Sementara itu, pemerintah mengakui jika bahaya terorisme masih menjadi ancaman dan harus diwaspadai. Namun, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) memastikan jika kondisi Indonesia masih kondusif. ”Kalau soal ancaman, semua negara juga mengalaminya,” ujarnya kemarin.
Menurut JK, meski beberapa kali ada insiden serangan teror di Indonesia, namun pemerintah memastikan jika penangannya bisa dilakukan dengan cepat dan efektif. Misalnya, kasus serangan bom di Jalan MH Thamrin Jakarta Pusat, Januari lalu, yang bisa ditangani dalam hitungan jam. ’’Dunia internasional juga mengapresiasi itu,’’ katanya.
Untuk memperkuat penanganan terorisme pemerintah bahkan sudah menyiapkan rencana penambahan anggaran hingga Rp 1,9 triliun untuk pasukan antiteror Densus 88. ’’Itu bentuk keseriusan pemerintah,’’ ucapnya.
Tindakan pencegahan, kata JK, juga terus ditingkatkan. Diantaranya melalui penangkapan beberapa orang yang diduga bagian dari jaringan kelompok teroris, agar plot teror bisa digagalkan. Selain itu, program deradikalisasi juga digencarkan untuk mengembalikan orang yang sudah terkena propaganda radikal agar kembali ke jalan yang benar. ’’Caranya, dengan menggandeng ormas-ormas Islam,’’ ujarnya.
Menurut JK, situasi kondusif di bidang keamanan maupun politik, menjadi prasyarat bagi terus tumbuhnya ekonomi. Sebab, situasi kondusif itulah yang dibutuhkan investor agar mau menanamkan modalnya di Indonesia. ’’Sampai saat ini, pemerintah bisa mengendalikan ini dengan baik,’’ katanya.
Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyatakan, kondisi Indonesia sangat aman dan pemerintah mampu mengendalikan keamanan. ’’Terbukti dari peristiwa Thamrin kemarin, dalam waktu tiga jam (setelah keadian berakhir), polisi terutama dan BNPT berhasil mengurai jaringan yang ada,’’ ujarnya di kompleks Istana Kepresidenan kemarin (25/2).
Maka, apabila kemudian ada warning dari negara lain, pemerintah menerimanya sebagai masukan. Pemerintah telah mendeteksi seluruh potensi gangguan keamanan, namun peringatan tersebut tetap menjadi bahan untuk bersiap-siap. ’’Tapi sekaligus kita menyampaikan kepada dunia bahwa Indonesia aman,’’ lanjut mantan Sekjen PDIP itu.
Pramono juga menegaskan, pihaknya tidak akan berlebihan dalam menyikapi warning dari negara lain. Tanpa adanya warning sekalipun, aparat pemerintah sudah meningkatkan kewaspadaan. Salah satunya dengan merevisi UU Terorisme yang akan berguna untuk melakukan langkah-langkah preventif.
