Namun begitu, munaslub yang direncanakan Maret 2016 mendatang, dikhawatirkan belum dapat dipastikan. Pasalnya hingga kini kepanitiaan penyelengara acara untuk memilih ketua umum dan pengurus partai beringin yang baru, usai konflik itu belum terbentuk.
Mantan Ketua DPP Golkar Hajriyanto Y. Tohari menuturkan, dirinya meragukan pelaksanaan Munaslub yang dicanangkan berjalan bulan Maret tersebut terlaksana. Sebab hingga kini dirinya belum mendengar adanya pembentukan panitia Munaslub. Baik penyelenggara atau panitia pengarah (steering committee/SC), maupun panitia pelaksana (Organizing Committee/OC). ’’Kapan SC-nya (steering committee) bekerja?” sahutnya.
SC, kata mantan Wakil Ketua MPR itu, haruslah dibentuk jauh hari sebelum penyelenggaraan Munas. Sebab mereka yang mengatur berbagai ketentuan yang akan menjadi aturan main di Munas. Mulai dari materi, rancangan program kerja, perubahan anggaran dasar dan rumah tangga (AD/ART), tata tertib (tatib) pemilihan ketua umum, hingga peraturan organisasi dalam pencalonan pejabat publik. ’’Semua perlu disahkan di munas. Ini sudah 21 Februari, mustahil dapat diselesaikan dalam waktu satu bulan,” tegasnya.
Pemilihan SC, harus memenuhi kriteria yang diperintahkan Menteri Hukum dan HAM (Menkum Ham), yakni, demokratis, rekonsiliatif, dan berkeadilan. ’’Kalau SC-nya tidak bisa penuhi kriteria, sulit Munaslub berjalan baik,” sebutnya.
Masalah krusial lainnya di dalam tubuh Golkar, sebutnya, terjadinya dualisme di tingkat daerah atau dewan pimpinan daerah (DPD). Untuk itu perlu meng-klirkan siapa DPD memiliki hak suara dalam Munaslub mendatang. ’’Bagaimana penyelesaiannya. Bulan ini harus tuntas,” tandas ketua umum PP Muhammadiyah itu. (dna/vil)
