jabarekspres.com, JAKARTA – Pelaksanaan Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar bisa jadi tak perlu menunggu hasil sidang praperadilan Setya Novanto. Sebab, mayoritas DPD I Partai Golkar siap menyerahkan desakan pelaksanaan munaslub kepada DPP Partai Golkar.
Mereka juga secara terbuka menyatakan dukungan kepada Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto sebagai calon ketua umum.
Dukungan kepada Airlangga itu terlihat dalam pertemuan di rumah Wakil Presiden Jusuf Kalla Kamis (30/11) lalu. Perwakilan dari 31 DPD ikut mengantar Airlangga dengan menumpang satu bus sewaan. Pertemuan dengan JK berlangsung hampir dua jam.
Setelah pertemuan tersebut, Airlangga menyatakan bahwa kedatangannya ke rumah JK untuk menyampaikan rencana munaslub. Sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Golkar, pelaksanaan munaslub minimal diusulkan 2/3 dari DPD I Golkar. ”Ini akan kami dudukkan dalam sidang pleno. Tinggal dibuatkan jadwal terkait dengan munaslub dan beberapa agenda lain Partai Golkar,” katanya.
Airlangga berharap desakan dari 31 perwakilan DPD I itu bisa segera direspons DPP dengan membahas jadwal munaslub. Target pelaksanaannya adalah minggu pertama atau kedua Desember 2017. ”Pak JK juga berharap pelaksanaan munaslub bisa dilakukan segera. Lebih cepat pelaksanaan munaslub, Partai Golkar bisa lebih cepat merehabilitasi diri,” ujarnya.
Selain bertemu JK, politikus kelahiran Surabaya itu mengaku sudah bertemu dengan Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie pada Rabu malam (29/11). Menurut dia, Aburizal menyetujui agenda-agenda yang dibicarakan, termasuk munaslub.
Ditemui secara terpisah, Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Jawa Barat Dedi Mulyadi membenarkan bahwa 31 DPD telah membubuhkan tanda tangan mendesak pelaksanaan munaslub. Artinya, tinggal 3 DPD provinsi yang belum mendukung pelaksanaan munaslub. ”DPD mana saja, tidak usah kami sebut. Yang pasti, kami masih menunggu mereka,” kata Dedi yang keluar dari kediaman JK lebih dulu.
Sebelum bertemu JK, 31 DPD I Golkar itu menemui Presiden Joko Widodo di Istana Bogor. Dedi menyatakan, kapasitas para pimpinan DPD I dalam pertemuan tersebut adalah sebagai tokoh masyarakat. Mereka menyampaikan keinginan melakukan pembenahan di internal Partai Golkar, termasuk meminta izin kepada presiden mengajukan Airlangga sebagai calon Ketum Golkar.
