Sementara itu, Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat Syamsul Bachri mengimbau pemerintah agar terus memantai keberadaan mantan anggota Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar).
Meski baru-baru ini aktivitas mereka berhasil dihentikan, namun bukan berarti paham dan keyakinan mereka bisa dihilangkan begitu saja. Terlebih, saat ini banyak mantan anggota Gafatar asal Jabar yang kembali dipulangkan ke daerahnya masing-masing.
”Pemerintah harus tetap memantau keberadaan mantan pengikut Gafatar,” kata Syamsul di Bandung, kemarin.
Menurut Syamsul, pemerintah kabupaten/kota dibantu Kementerian Agama dan Majelis Ulama Indonesia di masing-masing tempat diharapkan bisa terus memantau perkembangan mereka.
Hal ini penting untuk memastikan bahwa mereka benar-benar kembali dan mengikuti aturan dan ketentuan yang berlaku di Tanah Air. ”Untuk memastikan mereka tidak kembali ikut Gafatar lagi,” katanya.
Lebih lanjut dia katakan, beberapa waktu lalu Komisi V dan pimpinan DPRD Jabar mengunjungi beberapa penampungan mantan pengikut Gafatar. Penampungan tersebut disediakan Dinas Sosial Jabar yang salah satunya berada di Kota Cimahi.
Tidak hanya itu, DPRD Jabar pun melakukan sejumlah pembahasan untuk merumuskan langkah-langkah terkait penanganan persoalan Gafatar ini.
Syamsul menambahkan, DPRD Jabar menyetujui usulan Pemerintah Provinsi Jabar yang berencana menjadikan mantan anggota Gafatar sebagai bagian program transmigrasi.
Terlebih, kata Syamsul, sebagai besar mantan anggota Gafatar pun memang menginginkan untuk transmigrasi. ”Kalau memang ini menjadi langkah yang terbaik buat mereka, kami setuju saja,” katanya.
”Saya menyarankan warga setempat bisa menerima mereka dengan baik sebagai bagian dari sesama saudara kita. Katakan kemarin mereka sudah melakukan penyimpangan, tapi tetap bagaimana pun mereka adalah bagian dari warga negara ini,” pungkasnya. (bbb/agp/rie)
