Dia memastikan, bila proyek ini berjalan lancar, maka target pembangunan rampung pada akhir 2018 bisa terlaksana. Dengan begitu, masyarakat bisa menikmati fasilitas transportasi ini pada 2019.
Ungkapan senada turut disampaikan oleh staf khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Sahala Lumban Gaol. Dia meminta, jajaran Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bersedia membuka ruang negosiasi untuk membahas soal kepemilikan konsesi kereta cepat.
Hal ini mengacu pada salah satu poin yang disyaratkan Kemenhub soal ijin konsesi sebelumnya. Kemenhub menyebut, masa konsesi selama 50 tahun yang disepakati, akan dihitung sejak perjanjian konsesi ditandatangani. Artinya, perjanjian dimulai bukan saat pengopersian HST namun sejak konstruksi. ”Masih membangun itu. Nanti setelah izin operasi ditandatangai baru seyogyanya berlaku,” ungkap Sahala.
Oleh karenanya, dia meminta agar bisa ditinjau ulang. Apalagi, saat masa konstruksi yang diperkirakan selesai dalam 3 tahun itu, PT KCIC belum bisa mengumpulkan pundi-pundi pendapatan. (mia/agm/rie)
