Dewan Bolehkan Supermarket Jual Mihol
Finalisasi rancangan peraturan daerah (raperda) pengendalian dan pengawasan penjualan minuman beralkohol (mihol) yang dibahas oleh panitia khusus (pansus)di Komisi B DPRD Surabaya dan pemkot kemarin siang diwarnai kisruh antar-anggota pansus. Bahkan salah satu anggota pansus raperda tersebut sempat walkout meninggalkan ruangan rapat.
Fatimatuz Zahroh
MIRAS: Finalisasi rancangan peraturan daerah (raperda) pengendalian dan pengawasan penjualan minuman beralkohol (mihol) di Komisi B DPRD Surabaya berlangsung ricuh
Pertentangan antar-anggota tersebut terjadi lantaran anggota pansus yang mulanya sepakat untuk tidak mengizinkan pengecer berjualan mihol dengan kadar di bawah lima persen, kemarin malah mengikuti ”kehendak” Pemkot Surabaya. Hal ini memicu anggota pansus dari fraksi PKS Achmad Zakaria untuk muntab.
”Di rapat-rapat sebelumnya kami sudah sepakat untuk tidak memperbolehkan pengecer yaitu supermarket dan hypermarket untuk menjual mihol, namun pada senin (1/2) kemarin tiba tiba pemkot menyampaikan hasil konsultasi dengan Pemprov Jatim yang hasilnya memperbolehkan pengecer untuk jualan. Lha ini konsultasi atau intervensi, konsultasi kok sebelum perda digedok,” kata Zakaria.
Lebih lanjut, ia mengatakan, semangat awal mengapa di raperda ini pengecer tidak diperkenankan untuk menjual mihol adalah lantaran dikhawatirkan, pemerintah akan susah dalam melakukan pengontrolan. Namun, berdasarkan hasil konsultasi pemkot dengan pemprov, sesuai dengan PP 80 Tahun 2015 tentang Pengendalian Mihol, tidak menyatakan bahwa penjualan mihol sampai pada taraf pelarangan.
”Padahal di sisi lain, dalam ketentuan tersebut juga tidak melarang dan membatasi. DPRD untuk melakukan pembatasan dan membuat regulasi yang sesuai dengan kearifan lokal setiap daerah,” ulas pria berkacamata ini.
Lantaran tak kunjung ada titik temu, akhirnya lima anggota pansus terpaksa melakukan voting. Sayangnya pansus siang kemarin tidak dihadiri tiga anggota dewan dari fraksi PDIP yang sedang kunjungan kerja ke luar kota. Padahal PDIP termasuk yang getol melarang pengecer berjualan mihol pada rapat Minggu lalu. Nah, dari lima anggota pansus yang hadir itu, yaitu dari fraksi PKB, PKS, Handap (Hanura, Nasdem,PPP), Gerindra, dan Demokrat. Namun yang menolak hanya PKS, hingga melakukan walkout.