[tie_list type=”minus”]Libatkan Swasta dan BUMD[/tie_list]
bandungekspres.co.id– Meskipun persiapan yang dilakukan masih terbilang minim karena baru mencapai 40 persen saja, tapi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat tetap bulatkan tekad untuk dapat meraih Adipura pada 2017 mendatang.
Sedangkan moratorium penilaian Adipura pada tahun ini dinilai sebagai momen yang tepat untuk meningkatkan persiapan serta mematangkan koordinasi bagi seluruh pemangku kepentingan terkait. ’’Melihat kondisi eksisting, persiapan dalam menghadapi penilaian Adipura baru mencapai 40 persen saja. Masih banyak hal yang harus dipersiapkan,” ujar Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat Apung Hadiat Purwoko ketika menyampaikan ekspose program Adipura di hadapan Bupati Bandung Barat Abubakar, kemarin.
Menurut Apung, dari pantauan yang dilakukan pihaknya, ada banyak hal yang harus dilengkapi untuk meraih penghargaan tertinggi dari Presiden RI tentang pengelolaan lingkungan ini, seperti kelengkapan sarana tempat sampah terpilah, ketersediaan drainase yang tidak layak, kurangnya ruang terbuka hijau (RTH) hingga minimnya sebaran jenis tanaman yang berfungsi sebagai peneduh. ’’Tapi, tujuan utama ikut serta kami dalam program Adipura ini semata-mata untuk lebih meningkatkan kinerja pemkab dan mendorong partisipasi masyarakat dalam menciptakan kota yang bersih dan teduh dengan wawasan lingkungan dan berkelanjutan,” urainya.
Baca Juga:Warga Cibabat Disengat Ratusan TawonProduksi Pangan Masih Fluktuatif
Meskipun dari segi kualitas dan kuantitas masih mengalami kekurangan, Bupati Bandung Barat tetap yakin dan mengajak seluruh pemangku kepentingan terkait membulatkan tekad bahwa Kabupaten Bandung Barat mampu dan layak mendapatkan Adipura dengan keseriusan bersama dalam mengelola lingkungan. ’’Lakukan konsolidasi internal dan eksternal secepatnya. Terapkan seluruh kriteria dan indikator penilaiannya di lingkungan terdekat dimulai dari penertiban dan penataan lingkungan di sekitar komplek pusat perkantoran kabupaten sebagai miniatur kelayakan identifikasi penilaiannya,” imbau Abubakar kepada seluruh kepala SKPD yang hadir pada kesempatan tersebut.
Dalam rangka perkuat pencapaiannya, Abubakar menegaskan, saat ini tengah disusun payung hukum yang jelas guna mendukung program ini. Setidaknya, waktu yang tersedia untuk mempersiapkan segala kekurangan cukup panjang, mengingat tahun 2016 terjadi moratorium penilaian Adipura. ’’Yakinlah kita mampu. Jika, kota tetangga saja bisa, kenapa kita tidak?” ucapnya.