Setiap proyek pembangunan pemerintah, sejatinya melibatkan tenaga kerja lokal. Apalagi, saat ini banyak tenaga kerja yang tidak terserap sejumlah perusahaan akibat krisis ekonomi.
Di KBB, jumlah angkatan kerja per tahun mencapai 60.000 orang, sementara jumlah perusahaan skala kecil hingga besar sekitar 400 unit. ’’Namun akibat krisis ekonomi, banyak yang tidak terserap. Justru banyak yang dirumahkan,’’ tuturnya.
Data Dinsosnakertrans, sepanjang 2015 saja, sedikitnya 300 orang karyawan dirumahkan perusahan mereka. Pengusaha beralasan, kondisi keuangan perusahaan melemah akibat anjloknya nilai tukar rupiah, sehingga tidak bisa menutupi biaya operasional.
Untuk mengatasinya, Sutrisno mengungkapkan, Dinsosnakertrans memberikan pelatihan kewirausahaan bagi mantan pekerja, pengangguran, hingga purna TKI.
Sementara itu, Direktur PT Kereta Cepat Indonesia China Hanggoro Budi menyebutkan, proyek tersebut membutuhkan 87.000 pekerja. Sejumlah tenaga kerja tersebut akan diutamakan dari daerah sekitar.
’’Pembangunan kereta cepat ini membutuhkan jumlah pekerja pada tahap konstruksi kereta cepat sebanyak 39.000 orang, pada saat konstruksi TOD 20.000 orang, dan pada saat operasional TOD sebanyak 28.000 orang. Kereta cepat ini akan meningkatkan roda perekonomian termasuk di wilayah Walini,’’ imbuhnya. (drx/tam)
