bandungekspres.co.id– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mengaku heran atas penilaian Wali Kota Bandung Ridwan Kamil terkait posisi neraca keuangan PD Pasar Bermartabat Kota Bandung. Menurut anggota Komisi B DPRD Kota Bandung Herman Budiono, dalam dua terakhir PD Pasar meraup keuntungan meski tak signifikan.
UNIK: Pedagang menggunakan pakaian adat di Pasar Cihapit, Jalan Cihapit, Kota Bandung, Rabu (13/1). Dengan diterapkannya program
“Rebo Nyunda” serta semakin bersihnya pasar Cihapit diharapkan dapat menarik minat masyarakat untuk berbelanja di pasar tersebut.
”Tahun 2013 untung Rp 1,2 miliar, tahun 2014 dapat kelebihan Rp 1,3 miliar. Sedangkan tahun 2015 belum melalui audit BPK,” kata Budiono kemarin (14/1).
Meskipun meraup keuntungan, politikus PDI Perjuangan tersebut menilai, pendapatan PD Pasar masih bisa ditingkatkankan. Salah satunya melalui evaluasi tarif. ”Intinya harus disesuaikan dengan mencari tarif keekonomian kekinian. Sehingga wali kotapun melakukan penilaian tak sebatas sisi asumsi proyeksi,” tukas Budi.
Kinerja PD Pasar masih mencatat kerugian tahun-tahun yang lalu. Semakin mendorong upaya perubahan di perusahaan plat merah itu. Idealnya harus direkstrurisasi, sehingga kelihatan minusnya. Semua komponen yang terangkum di PD Pasar harus direkstrurukasi. Secara global neraca keuangan bisa terukur dan keuntungan jadi fair, sebut anggota Badan Anggaran DPRD Kota Bandung ini.
Menurut dia, filosofi yang harus dipahami semua pihak, bisnis PD Pasar terbatasi pada bidang properti. Maka sahut Budi, memberdayakan aset PD Pasar harus inovatif. ”Merubah konsep bisnisnya melalui inovasi serta tidak kaku bisa mengahasilkan pendapatan. Seluruh pasar tradisional yang dikuasai dievaluasi menyeluruh. Sehingga, pemasukan memunculkan berbagai pendapatan baru dari seluruh pasar.
”Tempat sudah strategis. Yang kami (dewan) tidak paham PD Pasar merugi,” kata Budi.
Seperti saya katakan, lanjut Budi, restrukturisasi sisi ekuiti, manajemen, organisas dan keuangan, SDM harus juga dinilainya. ”Jangan menempatkan orang yang tidak mampu di bidang yang tak dikuasainya,” tegas Budi.
Di samping itu sebut Budi, jangan berlindung dari definisi revitalisasi dangkal. Untuk itu, revitalisai jangan dinilai cuma perbaikan gedung. ”Sertifikasi jadi prioritas yang diselesaikan,” imbuh Budi.
