Indonesia, tutur Raam, butuh sebuah badan yang mengurus perfilman. Sebuah badan usaha milik negara (BUMN) yang mengurus tetek bengek industri perfilman dan pertelevisian Indonesia agar lebih tertata dan jelas. Raam mengaku pernah mengajukan usul tersebut kepada Dahlan Iskan saat masih menjadi menteri BUMN. ”Dia (Dahlan) bilang oke, akan dibicarakan. Tapi, ternyata semua menteri lain menganggap film bukan hal urgen,” sesal anak pasangan Jethmal Tolaram Punjabi dan Dhanibhai Jethmal Punjabi itu.
Raam pun pernah berbicara dengan Jero Wacik dan Mari Elka Pangestu saat keduanya menjabat menteri pariwisata dan ekonomi kreatif, tapi masih juga tidak berjalan. Dia bahkan mendapatkan jawaban mengejutkan dari Jero saat mengajukan usul tersebut. Jero mengatakan, bagaimana pemerintah mau membentuk BUMN film, negara saja masih perlu beli beras.
Dengan adanya Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf), Raam melihat ada upaya pemerintah untuk setidaknya memberikan ruang bagi para pelaku industri kreatif, termasuk perfilman dan pertelevisian, untuk bangkit dan menata diri. Namun, setelah setahun berjalan, badan yang dipimpin Triawan Munaf itu belum memperlihatkan tajinya. Dan wacana BUMN film dianggap Raam masih perlu digulirkan meskipun nanti terbentur DPR.
”Yang penting ada niat dan langkah awal. Saya akan ngotot untuk memperjuangkan ide saya ini sampai terlaksana,” tegas Raam.
Dengan adanya BUMN film itu, nanti para produser bisa patungan dengan pemerintah untuk memproduksi film-film berkualitas yang jelas akan mendorong industri tersebut. Pemerintah juga bisa menggunakan media film untuk mengenalkan pahlawan-pahlawan nasional. Menghidupkan kembali sosok pahlawan nasional ke masyarakat tentu menjadi tanggung jawab pemerintah.
”Kalau Sang Pencerah tidak diangkat, misalnya, mungkin tidak ada yang kenal Ahmad Dahlan (pendiri Muhammadiyah, Red). Begitu juga Sudirman yang akan dilupakan. Ini jadi tugas pemerintah,” tutur dia. (and/c9/sof/rie)
