bandungekspres.co.id– Ide Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk membangkitkan kembali konsep haluan negara masih digodok dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di Jakarta. Hingga kemarin (11/1), keputusan terkait mekanisme pembentukan haluan tersebut belum diputuskan.
Namun terlepas dari apapun opsi yang akan dipilih, PDIP menegaskan jika konsep haluan nasional tidak bertentangan dengan sistem presidensial yang dianut Indonesia. Di mana presiden akan tetap memberikan pertanggungjawaban kinerja kepada rakyat.
’’Istilahnya mempertanggungjawabkan kepada rakyat melalui MPR. MPR yang nanti melanjutkan ke rakyat, ini loh kinerjanya selama setahun,” kata Wakil Sekjen PDIP, Ahmad Basarah di sela-sela Rakernas. Terlebih presiden dipilih secara langsung oleh rakyat.
Kalaupun dalam laporan tersebut dinilai tidak sesuai, tidak ada sanksi bagi presiden. Hal tersebut berbeda dengan sistem haluan yang diterapkan dalam era-era sebelumnya, yang menerapkan sanksi tidak kembali dipilih bagi presiden yang dinilai MPR keluar dari haluan.
Haluan tersebut, lanjut Basarah, justru mempermudah presiden dalam membuat program maupun RPJM. Sebab, sudah ada pedoman yang menuntun turunan dari visi misinya tersebut. ’’Jadi tinggal melihat perkembangan yang sudah dicapai dangan haluan yang sudah ditetapkan,” kata politisi yang menjabat Ketua Fraksi PDIP tersebut.
Selain itu, tidak hanya eksekutif, tapi semua lembaga negara akan melakukan hal yang sama setiap tahunnya. Berbeda dengan konsep GBHN era Soeharto yang hanya fokus kepada eksekutif. Yang kemudian bermuara pada sistem otoritarianisme.
Dengan diterapkannya haluan untuk semua lembaga negara, harmonisasi dalam proses pembangunan semesta yang kolektif juga bisa diwujudkan. Secara otomatis, lanjut Basarah, semua lembaga Negara wajib melaporkan kinerja tahunan ke MPR.
’’Kalau sekarang kan pertanggungjawaban dibuat diinternal, padahal mandatnya dari UUD,” imbuhnya. Dengan demikian, masyarakat pun mampu memantau dan menilai kinerja semua lembaga negara. Sejauh mana program yang dilakukan sejalan dengan haluan yang ada.
Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Parreira menegaskan, kreatifitas pemimpin atau ketua lembaga tidak akan terbelenggu dengan adanya haluan negara. Sebab, kreatifitas tersebut bisa dilakukan dengan membuat trobosan-trobosan program yang sejalan dengan falsafah haluan bangsa.
