BKKBN Jawa Barat Hadapi Evaluasi Empat Tahunan

[tie_list type=”minus”]2016 Jadi Tahun Kunci Kependudukan[/tie_list]

bandungekspres.co.id– Badan Koordinasi Keluarga Berencana (BKKBN) wilayah Jawa Barat berkomitmen terus menggerakan berbagai rencana program-program lanjutan. Ini dilakukan untuk mengatasi permasalahan kependudukan pada 2016 mendatang.

Kepala BKKBN Jabar Sugilar -
BERI MATERI: Kapala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) wilayah Jawa Barat Sugilar saat memberikan materi di pertemuan Lini Lapangan di Kabupaten Cirebon baru-baru ini. Pada 2016 BKKBN akan menggenjot program keluarga berencana untuk menghadapi evaluasi 4 tahunan.

Kepala BKKBN wilayah Jawa Barat Sugilar mengatakan, komitmen ini dikemukakan dengan alasan pada 2017 nanti akan ada penilaian melalui evaluasi empat tahunan.

”Pada 2017 nanti akan menjadi penentuan. Sebab, akan dilakukan penilaian dan evaluasi program Keluarga Berencana (KB) dan Kependudukan dengan dilakukan system rating secara nasional,” jelas Sugilar ketika ditemui di ruang kerjanya di kantor BKKBN Jawa Barat, Jalan Surapati kemarin (21/12).

Dia mengatakan, pada 2016 akan menjadi tahun kunci sekaligus sebagai tahun operasional. Sebab pada 2016 nanti, dia menginginkan seluruh lini yang ada di BKKBN wilayah di Jabar bisa bergerak dan bekerja cepat. Sehingga memperoleh hasil maksimal.

Dia optimistis perolehan program-program di BKKBN telah memiliki hasil sangat baik. Sehingga ketika dilakukan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) akan sesuai dengan data yang dimiliki di lapangan.

Sugilar menilai, Jawa Barat dengan penduduk terbanyak di Indonesia sebesar 46 juta jiwa menjadi tantangan terbesar yang harus dihadapi. Meski, dia mengakui, kurang maksimalnya kinerja juga dipengaruhi kurangnya tenaga lini lapangan di berbagai daerah.

Dia menyebutkan, saat ini pihaknya memiliki 1.300 tenaga Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB). Sehingga perbandingan antara jumlah penduduk Jabar dan petugas lapangan kurang memadai.

Namun demikian, dengan dibantu perhatian dari Pemprov Jabar saat ini penyuluhan KB di lapangan dibantu oleh tenaga penggerak desa dan kelurahan (TPD/K) yang berjumlah 2.000 petugas. Mereka diberikan bantuan insentif langsung oleh Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan.

Di bagian lain, kendala yang kerap terjadi di lapangan saat ini di antaranya peserta KB masih banyak yang memilih menggunakan alat kontrasepsi jangka pendek. Sehingga mengakibattkan tingkat drop out (DO) cukup tinggi.

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan