Sementara itu, Tim Advokasi KPU Kabupaten Bandung, Yudaningsih mengatakan, pihaknya tidak pernah mengeluarkan C6 ganda. ”Kami mengeluarkan C6 menurut DPT per 9 November. Dan kami tidak mengeluarkan ganda, sebab akan terdaftar di daftar hadir dan satu orang hanya mempunyai I C6 saja,” tuturnya.
”Kalau benar ada C6 ganda maka harus ada bukti dan buktinya kirim ke KPU atau ke saya langsung. Tolong jangan dulu di publikasi,” tambahnya.
Dia mengatakan, berusaha untuk mencari informasi terkait hal tersebutg, ”Jangan sampai ada pihak yang dirugikan dan jangan sampai terjadi blunder di lapangan. Jangan sampai ada kericuhan akibat informasi tersebut,” kata Yudaningsih saat dikonfirmasi lewat telepon.
Dia mengatakan, sudah bekerja sesuai regulasi yang ada. Tahapan demi tahapan dilalu sesuai dengan PKPU yang menaungi tentang pilkada.
”Kami pun bekerja dengan berkualitas sesuai dengan intregitas, serta profesional. Ketika ada statmen seperti itu, kami tidak akan menelan mentah-mentah sebelum ada data dan fakta yang ada,” paparnya.
”Jangan sampai ada fitnah. Baik fitnah ke penyelenggara atau fitnah ke pasangan calon. Jangan sampai kondusivitas di Kabupaten Bandung terganggu, maka kami akan langsung kroscek ke lapangan,” tandasnya.
Sementara itu, Kapolda Jawa Barat Irjen Polisi Moechgiarto mengatakan, pengamanan terhadap tujuh kabupaten/kota yang menyelenggarakan Pilkada serentak di Jawa Barat mendapatkan penjagaan yang ketat. Hal ini juga dilakukan agar penyelenggaraan Pilkada serentak ini berjalan damai dan aman. ”Seluruhnya berpotensi terjadinya konflik. Namun, kita lakukan antisipasi agar Pilkada ini berjalan damai dan aman,” kata Kapolda usai menghadiri acara Penanaman Padi Serentak Wilayah Jabar pada Komando Gerakan Tanam Serentak MT 2015/2016 di Padalarang, kemarin.
Menurut Kapolda, dari ke-7 wilayah yang mengikuti Pilkada serentak, empat di antaranya berpotensi paling tinggi terjadinya konflik. Mulai dari Cianjur, Tasikmalaya, Karawang dan Pangandaran.
”Pengamanan ketat kita lakukan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Bahkan, kita turunkan 2.850 personel dari 10 polres yang kita libatkan,” tegasnya.
Menurut Kapolda, pihak TNI/Polri akan memberikan pengamanan yang maksimal. Apalagi, tegas dia, sejak 5 Desember lalu hingga 8 Desember merupakan hari tenang. Dimana hari tenang ini merupakan waktu untuk meningkatkan patroli yang dilakukan pihak TNI/Polri guna terciptanya Pilkada yang kondusif.
