Panwas dan DPRD Komplain ke KPU
bandungekspres.co.id– Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Bandung akan meminta klarifikasi terkait buruknya kualitas penayangan siaran langsung debat publik calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung 2015, di salah satu stasiun televisi swasta lokal di Kota Bandung.
Ketua Panwaslu Kabupaten Bandung Ari Haryanto mengatakan, akan meminta klarifikasi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung mengenai buruknya kualitas penanyangan debat publik di satu stasiun TV lokal pada Rabu (25/11) pekan lalu.
”Kami akan meminta klarifikasi kepada KPU, sejauh mana itu MoU KPU dengan pihak statsiun TV lokal itu. Kok bisa terjadi seperti itu, padahal kan ini menggunakan anggaran negara yang harus jelas pertanggunjawabannya,” kata Ari kemarin (30/11).
Ari menjelaskan, buruknya kualitas penayangan siaran debat publik putaran pertama yang bertema ”Pengembangan Potensi Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat” itu tidak sampai pada pesan yang ingin disampaikan. ”Sebab, penayangannya buruk, bukannya menjadi media sosialisasi yang baik. Sebaliknya, menuai kecaman dari masyarakat, seperti yang ramai diperbincangkan di berbagai media sosial,” jelasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bandung Hen Hen mengungkapkan, sebagai wakil rakyat dirinya sangat kecewa dengan kinerja KPU. Sebab, selama ini sosialisasi yang dilakukan KPU dinilai sangat kurang. Diharapkan, penayangan siaran debat publik di statsiun TV lokal itu, bisa menambal kekurangan dalam hal sosialisasi.
”Tidak hanya siaran langsung, siaran ulangnya pun sama buruknya. Saya banyak menerima SMS dari masyarakat mengenai keluhan itu,” ungkapnya.
Dengan kejadian ini, tutur Hen Hen, kinerja KPU tidak sepadan dengan uang rakyat yang telah digunakannya. ”Ini uang rakyat, bukan uang KPU, DPRD atau Pemkab Bandung. Jadi harus jelas penggunaannya, kenapa bisa KPU menggandeng mitra kerja yang tidak profesional,” tuturnya.
Hen Hen mengatakan, pihaknya akan memanggil KPU Kabupaten Bandung untuk memintai keterangan. Serta sejauh mana pertanggunjawabannya kinerjanya. Sebab, anggaran yang digunakan KPU, bukan uang sedikit tapi melainkan puluhan miliar rupiah.
”Kami juga tidak mau hal serupa terjadi pada debat publik di putaran kedua dan ketiga. Tak hanya itu saja berbagai agenda KPU lainnya pun kalau dirasa belum maksimalkan,” paparnya. (yul/rie)
