[tie_list type=”minus”]Banyolan Presiden Jokowi untuk Setnov[/tie_list]
bandungekspres.co.id– Presiden Joko Widodo ternyata terus mengikuti perkembangan kasus pencatutan namanya oleh Ketua DPR Setya Novanto untuk meminta jatah saham dari perusahaan baru bentukan PT Freeport Indonesia (PTFI). Jokowi -sapaan Joko Widodo- tidak hanya memantau perkembangan kasus itu melalui pemberitaan, tetapi juga di media sosial.
Menurutnya, kasus itu saat ini sudah menjadi trending topic di media sosial seperti Twitter, Facebook dan Instagram. Ia bahkan melihat berbagai meme di media sosial yang berisi tulisan soal permintaan jatah saham ke perusahaan pertambangan asal Amerika Serikat itu.
’’Saya hanya membaca di trending topic. Dulu ada mama minta pulsa, sekarang ganti jadi papa minta saham,’’ ujar Jokowi saat membuka Konvensi Nasional Humas (KNH) 2015 Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Rabu (18/11).
Banyolan sang presiden ini pun langsung disambut tawa para tamu yang hadir. Belakangan meme gambar ‘bertuliskan papa minta saham’ memang ramai disebar netizen, terutama di Twitter dan Facebook.
Meski demikian Jokowi terlihat santai dengan pencatutan namanya itu. Ia tidak terlihat terganggu dengan isu dirinya meminta saham melalui Setya Novanto. Bahkan saat dicegat wartawan usai pembukaan acara KHN 2015, Jokowi mengaku tak ingin mencampuri kasus yang sudah dilaporkan Menteri ESDM ke Mahkamah Kehormatan DPR (MKD) itu. ’’Kami menghormati proses yang berjalan di MKD. Harus dihormati,’’ tandasnya.
Di bagian lain, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli menyarankan agar PT Freeport Indonesia mengakhiri kontrak karya jika tidak mampu memenuhi lima syarat yang diajukan Presiden Joko Widodo.
Syarat pertama, kata Rizal, Freeport harus membayar royalti yang lebih tinggi. Pemerintah sebelumnya menetapkan royalti tembaga naik dari 3,5 persen menjadi 4 persen; royalti emas naik dari 1 persen menjadi 3,75 persen; dan royalti perak naik dari 1 persen menjadi 3,25 persen.
Syarat kedua, sebut Rizal, Freeport harus bertanggung jawab atas limbah hasil eksplorasi tambang mineral di Gunung Bijih, Mimika, Papua Barat. Ketiga, Freeport harus melaksanakan ketentuan divestasi dengan melepas saham mayoritas ke nasional.