bandungekspres.co.id– Pengurus Besar Pekan Olahraga Nasional XIX/2016 Jawa Barat tidak mempersoalkan minimnya biaya dari pemerintah pusat untuk ajang olahraga 4 tahunan tersebut. Meski dana yang diberikan tidak sesuai harapan, hal ini tidak akan mengganggu gelaran yang berlangsung di 15 kabupaten/kota ini.
Sekretaris PB PON XIX/2016 Jabar Yudha Munajat Saputra memastikan anggaran untuk PON tersedia. ”Pemerintah menyiapkan anggarannya,” kata Yudha di Bandung, Minggu (8/11).
Yudha mengakui, di awal pihaknya menduga biaya untuk pelaksanaan PON menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Namun, pada sejumlah pelaksanaan PON terakhir, anggaran dari pemerintah pusat tergolong kecil.
”Ternyata setiap PON, anggaran APBN tidak seperti yang kita duga. Ke (PON) Riau 100 (miliar) berapa, Kalimantan 100, Palembang juga. Tidak sesuai yang kita harapkan, semua dibebankan ke APBD,” katanya.
Yudha tidak mengetahui persis alasan minimnya dana dari pusat. ”Mungkin pusat mikirnya keuntungan PON ini dirasakan provinsi (tuan rumah), sehingga tidak selalu dari pusat. Mungkin seperti itu. Tapi ya sudah, tidak apa-apa,” bebernya.
Oleh karena itu, Jabar tidak menjanjikan fasilitas berlebih bagi para kontingen. Bahkan, tambah Yudha, pada CdM PON 2016 beberapa waktu lalu, pihaknya menegaskan provinsi peserta harus ikut membiayai akomodasi dan transportasi bagi para atlet.
”Jabar enggak menggratiskan. Tanggung jawab provinsi sebagai kontingen (peserta)dan tanggung Jabar sebagai penyelenggara. Sharing, fifty-fifty. Saat CdM semuanya sudah setuju,” bebernya.
Menurut Yudha, pihaknya berkaca pada penyelenggaraan PON terdahulu. Saat itu, tuan rumah berjanji menggratiskan akomodasi bagi kontingen. ”Di (PON) Riau akomodasi, transportasi (dijanjikan) gratis, ternyata tidak. Jabar tidak menjanjikan apa-apa. Kami tidak mau janji, akan diberi sekian, gratis, kenyataan enggak. (PON) Jabar tetap harus ada tanggung jawab bersama. Kontingen sekian, kami sekian, kan lebih fair. Daripada dijanjikan, ternyata enggak,” ujarnya.
Lebih lanjut Yudha katakan, untuk PON 2016 ini, pihaknya mengusulkan bantuan ke pusat Rp 800 miliar. ”Semula begitu, sehingga penyelenggaran event (PON) ini tanggung jawab pusat, kita (provinsi) tinggal membangun venue. Tapi setiap PON anggarannya tidak sesuai dengan yang kita duga,” pungkasnya.
