Operasi Kemanusiaan Laiknya Operasi Militer

Termasuk, kata dia, kemungkinan menambah jumlah personel TNI yang kini sudah ada sekitar 2 ribu orang untuk ikut terjun melakukan upaya penanganan. ”Kalau masih diperlukan, unsur tempur pun kami siap kerahkan. Ini semua untuk membantu rakyat,” tandasnya.

Pararel dengan upaya kemanusiaan dan pemadaman kebakaran, langkah pencegahan lewat penindakan terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap kebakaran hutan juga serius dilakukan. Saat ratas penanggulangan bencana asap, presiden di antaranya juga telah menginsttuksikan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Ferry Mursyidan Baldan untuk melanjutkan penerapan kebijakan sanksi dan pencegahan kebakaran lahan.

Mendapat instruksi tersebut, Menteri Ferry mengambil tiga langkah. Pertama, menghentikan seluruh proses permohonan hak guna usah (HGU) baik yang baru maupun perpanjangan jika lahannya terbakar. Kedua, kebijakan sanksi dengan mengeluarkan lahan yang terbakar dari areal HGU yang diberikan. ”Dan terakhir jika areal HGU yang terbakar lebih dari 40 persen, maka izin HGU-nya akan dibekukan,” kata Ferry.

Dua langkah lainnya untuk mencegah kebakaran hutan juga dilakukan. Yaitu, bahwa seluruh pemegang izin HGU diwajibkan untuk memasang perlengkapan sensorik panas atau asap sebagai langkah awal pemadaman. Pada setiap luasan 10 hektare, pemegang HGU wajib menyediakan perlengkapan pemadaman api. ”Kemudian, kedua kebijakan preventif ini akan diterapkan mulai awal 2016 baik yang sudah memegang HGU maupun HGU yang baru,” lanjut Ferry

Sementara itu, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Ade Supandi menyatakan kesiapannya untuk menurunkan KRI guna mengevakuasi korban asap. Untuk sementara, dua KRI yakni KRI Banda Aceh dan KRI Teluk Jakarta sudah diberangkatkan ke Banjarmasin.

”Baru dua berangkat tergantung perkembamgam di lapangan,” ujarnya usai mengikuti rapat kordinasi di Kementerian Kordinator Politik Hukum dan Keamanan, Jakarta kemarin (23/10).

Oleh karenanya, pihaknya sudah menyediakan KRI tambahan yang sewaktu-waktu bisa digunakan. Tak hanya itu, TNI juga sudah menyiapkan dua kapal LPD yang sudah dilengkapi alat dan tenaga medis. ”Khusus untuk menangani ISPA,” imbuhnya.

Terkait titik lokasi evakuasi yang dituju, Ade sepenuhnya mengikuti keinginan BNPB. Tapi yang jelas, menuju ke daerah-daerah yang memiliki udara segar. ”Tidak ada batas waktu, sesuai dengan kondisi asap,” pungkasnya.

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan