Di luar posisi di tim ekonomi, barisan menteri dan pejabat setingkat menteri di sektor hukum juga berpeluang besar untuk dirombak. Salah satu peristiwa yang kemarin menandai itu adalah datangnya Jaksa Agung M. Prasetyo secara mendadak ke Istana. Apalagi, setelah bertemu Presiden Jokowi, mantan kader Partai Nasdem itu langsung mengadakan pertemuan Wakil Presiden JK.
Berdasar informasi yang dihimpun, selain sektor ekonomi yang masih menjadi sasaran reshuffle, sektor hukum juga bakal disasar. Dua nama yang masuk radar reshuffle adalah Jaksa Agung M. Prasetyo dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.
Nama Prasetyo terus dievaluasi lantaran dinilai kurang berhasil menjaga kinerja aparat kejaksaan. Sehingga, sampai memaksa presiden untuk mengeluarkan aturan untuk melindungi pejabat pengguna anggaran di pusat maupun daerah, dari ancaman kriminalisasi yang berpotensi mengganggu jalannya roda perekonomian.
Rencana besar Jokowi untuk menggenjot kinerja ekonomi melalui percepatan belanja memang terlihat serius. Bahkan, meski tidak disebutkan terang-terangan, langkah Jokowi melengserkan Komjen Budi Waseso dari Kabareskrim sedikit banyak juga dilatarbelakangi potensi ancaman kriminalisasi.
Sumber di kalangan Istana menyebut, setelah isu ancaman kriminalisasi meredup, sorotan ke Jaksa Agung kembali menguat akibat kasus suap yang melibatkan mantan Sekjen Partai Nasdem Patrice Rio Capella terkait dugaan pengamanan kasus di Kejaksaan. Namun, posisi Prasetyo yang dulunya kader Nasdem memang menjadi perhitungan tersendiri. Sebab, sebelumnya presiden sudah memangkas jatah Nasdem di kabinet saat melengserkan Menkopolhukam Tedjo Edhy Purdijatno.
Sayangnya, Prasetyo tidak bisa dimintai komentar terkait pemanggilan dirinya oleh presiden dan wakil presiden. Sebab, ketika ditunggu-tunggu awak media di Kantor Wakil Presiden, Prasteyo tak kunjung muncul. Rupanya, sekitar pukul 12.30, orang nomor satu korps Adhiyaksa itu seolah kucing-kucingan dengan keluar lewat pintu belakang Kantor Wakil Presiden, sehingga luput dari pantauan awak media.
Menurut JK, dirinya memanggil Prasetyo untuk meminta update perkembangan kinerja kejaksaan dalam penanganan kasus-kasus korupsi di Indonesia. Dia membantah jika kehadiran Prasetyo terkait dengan rencana reshuffle. ”Tidak ada (pembicaraan) itu, cuma tentang perkembangan kejaksaan saja,” ujarnya.
