Ada hal menarik bagi Kota Bandung memasuki usianya yang ke 205 tahun. Mewujudkan Bandung Juara, yang merupakan komitmen pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ridwan Kamil dan Oded M. Danial, ternyata membutuhkan upaya nyata.
Ketua Komisi D DPRD Kota Bandung,
Permasalahan Kota Bandung, menuntut potensi sumber daya yang dimiliki dapat tumbuh dan termobilisasi secara terpadu. Sehingga, memberikan arti untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Pada tahun 2015 ini, ada sejumlah pekerjaan rumah cukup berat, seperti masih mencuatnya permasalahan penduduk miskin, jumlah pengangguran yang terus meningkat, karut marut pendidikan dan masalah kesehatan.
Terlepas dari pro dan kontra dalam mengevaluasi kinerja pemerintahan Emil-Oded dalam periode dua tahun ini secara objektif ada beberapa hal yang sudah dicapai dengan baik. ’’Tapi kita pun harus jujur dalam beberapa hal kinerja Emil-Oded, belum memuaskan,” kata Ketua Komisi D DPRD Kota Bandung Achmad Nugraha. DH, SH.
Achmad menjelaskan, untuk ukuran warga Bandung menilai kinerja pemerintah kota sangat sederhana. Ketika urusan biaya pendidikan dan kesehatan murah, keamanan terjamin, pelayanan pemerintah tidak diskriminatif, perlakuan yang sama didepan hukum dan transpotasi terjangkau, mereka (masyarakat) Bandung yang memiliki kultur repeh rapih genah merenah tumaninah tidak banyak menuntut.
Dari ukuran itu memang ada beberapa yang dilaksanakan secara baik. “Tapi ada pula yang mengecewakan,” tukas legislator asal PDI-Perjuangan tersebut.
Melihat komponen IPM Kota Bandung tahun 2012-2013 (BPS), angka harapan hidup (AHH) 76,86 persen (2012, 77,32 persen (2013), angka melek hurup (AMH) 99,72 persen (2012), 99,74 persen (2013), rata-rata lama sekolah 10,62 tahun (2012), 10,63 tahun (2013), standar hidup layak komsumssi per Kapita yang disesuaikan Rp 644,28/kpt/bulan (2012) dan Rp 648,33/kpt/bulan. Indek Kesehatan 74,75 persen (2012), 75,22 persen (2013). Indek Pendidikan 90,08 persen (2012), 90,12 persen (2013), Indek Standar Hidup Layak 65,74 persen (2012) dan 66,63 persen (2013) serta peringkat IMP Kota Bandung nomor 3 di Jawa Barat dan Reduksi Shortfall 1,98 persen (2012) dan 2,00 persen (2013).
Pertanyaannya , apakah sekarang hal yang paling dibutuhkan oleh rakyat kecil kota Bandung lebih baik dari sebelumnya?
Semoga kondisi itu, urai Achmad, tidak membangkitkan keinginan dan kerinduan untuk kembali ke masa sebelumnya. Pasalnya, standar normatif mengevaluasi kinerja pemerintah dapat dilihat dari realisasi.
