JAKARTA – Masyarakat dan pelaku usaha harus lebih bersabar lagi. Pasalnya, proses deregulasi dan debirokratisasi yang dijanjikan pemerintah dalam paket kebijakan ekonomi jilid 1 ternyata tidak semudah yang dipidatokan.
MENUNGGU KEBIJAKAN: Para pekerja pabrik elektronik tengah fokus merakit produknya. Paket kebijakan ekonomi jilid dua yang dijanjikan presiden hingga jinni belum jelah arahnya.
Ketua Tim Ahli Wakil Presiden Sofjan Wanandi mengatakan, setelah paket kebijakan jilid 1 dirilis, masih banyak masukan dari pelaku usaha. Karena itu, fokus pemerintah saat ini adalah menyelesaikan harmonisasi aturan dalam deregulasi. ”Ini mungkin baru selesai akhir bulan,” ujarnya saat dihubungi kemarin (20/9).
Sebagaimana diketahui, pemerintah berencana mengeluarkan tiga paket kebijakan ekonomi. Selain paket jilid 1 yang sudah dirilis awal September lalu, paket jilid 2 rencananya akan diluncurkan pada akhir September. Selanjutnya paket jilid 3 akan diterbitkan pada pekan kedua Oktober.
Rupanya, sambung Sofjan, program deregulasi 134 aturan yang dicanangkan pemerintah mendapat banyak respons dari pelaku usaha. Sebab, ketika masuk ke tahap implementasi, ada beberapa beleid yang dinilai pelaku usaha tidak cocok. ”Jadi sekarang kami cocok-cocokkan dulu maunya pelaku usaha dengan pemerintah,” tegas Sofyan.
Dia mengatakan, paket kebijakan ekonomi jilid 2 yang rencananya bakal dirilis akhir September saat ini memang tengah dimatangkan di Kementerian Koordinator Perekonomian. Namun, belum dibahas di level presiden dan wakil presiden. Karena itu, dia mengaku belum mengetahui rincian paket kebijakan ekonomi jilid 2 yang tengah digodok di Kemenko Perekonomian.
Namun berdasar informasi yang dihimpun, paket jilid 2 ini akan lebih banyak fokus pada peningkatan daya beli masyarakat, pemberian insentif perpajakan, dan reformasi anggaran belanja pemerintah. Di antara tiga poin tersebut, paket insentif perpajakan untuk wajib pajak perorangan dan wajib pajak perusahaan yang pembahasannya paling alot. Sebab, dengan realisasi penerimaan pajak yang relatif rendah seperti saat ini, Kementerian Keuangan tidak ingin jika pemberian insentif pajak besar-besaran bakal kian menyusutkan realisasi penerimaan pajak.
Dengan masih alotnya pembahasan tersebut, rencana pemerintah untuk merilis paket kebijakan ekonomi jilid 2 pada akhir September pun berpotensi molor menjadi Oktober. Itu pun dengan catatan jika proses deregulasi dalam paket kebijakan ekonomi jilid 1 sudah tuntas dilakukan. ”(target akhir September) Itu kan baru rencana. Bisa saja mundur,” ujar Sofjan.
