Sementara itu, anggota Komisi IV, Andi Akmal menilai kenaikan tunjangan tidak tepat. Sebab, dengan adanya perlambatan ekonomi yang lebih membutuhkan adalah rakyat. Menurut dia, lebih baik anggaran tunjangan itu dialihkan ke sektor lain. ’’Misalnya untuk penanganan bencana kebakaran hutan,’’ ucap politisi PKS itu.
Senada dengan Andi, politisi PKB Daniel Johan juga menolak kenaikan tunjangan DPR. Daniel mengatakan anggaran kenaikan tunjangan itu sebaiknya digunakan untuk memajukan desa. Misalnya membangun jalan-jalan desa atau fasilitas yang belum ada. ’’Program kerakyatan sangat dibutuhkan untuk memajukan Indonesia,” imbuhnya. (aph/vil)
