Sebenarnya dalam tataran konsepsi community policing telah dioperasionalkan cukup lama di Indonesia, melalui Bintara Pembina Kamtibdesa, Siskamling, serta program-program lainnya seperti polisi sahabat anak. Pranata sosial yang ada difungsikan bersama, dipatuhi bersama dalam iklim persamaan dan kebebasan. Petugas-petugas Polisi penertib melakukan kontak personal secara langsung sehingga diperoleh kedekatan dalam suatu dinamika sosial yang wajar. Lembaga-lembaga NGO’S (Non Government Organizations) dan GRO’S (Grassroot Organizations) dibangkitkan, (bukan dimobilisasi) untuk ikut memikul tanggung jawab pencegahan kejahatan dan ketidak tertiban ini. Kegiatan-kegiatan mereka dimonitor dan dikoordinasi oleh satuan-satuan Polisi terdekat, guna evaluasi dan peningkatan situasi Kamtibmas secara keseluruhan ditingkat Polres, karena kampanye program ini memang ditingkat masyarakat lokalitas.
Tentu saja upaya-upaya ini tidak akan dapat menghilangkan semua bentuk kejahatan dan ketidak tertiban. Karena itu, disiapkan setuan-satuan detektif bagi kejahatan-kejaha’tan konvensional di Polres, sementara untuk kejahatan dimensi baru ditangani oleh detektif-detektif ditingkat Polda.
Khusus untuk kejahatan yang berkaitan dengan politik dan luar negeri ditangani oleh Mabes. Sementara itu satuan-satuan penindak seperti PHH, Jihandak, Gegana merupakan satuan-satuan khusus di BKO pada tingkat Polda; yang hanya digunakan untuk upaya-upaya repressif.
Adapun unit-unit penertiban seperti Perintis Sabhara dan Polantas, tetap diposisikan pada satuan-satuan terdekat dengan masyarakat lokalitas, yang bertugas mencegah agar PH tidak berkembang menjadi peristiwa, ditempat-tempat umum dan rawan gangguan Kamtibmas. Semoga saja Kepolisian sebagai penegak Kamtibmas di Indonesia akan lebih profesional dan mampu menjawab tantangan, mampu menciptakan kondisi aman,nyaman dan akhirnya rakyatpun menjadikan polisi sebagai sahabat dalam menjaga keamanan lingkungan dimana mereka berada. (*)
