NGAMPRAH – Proses pembangunan empat ruang kelas baru (RKB) SMPN 3 Ngamprah Kabupaten Bandung Barat untuk sementara dihentikan. Hal ini terlihat setelah akses jalan menuju sekolah di pasang kayu dan bedeng buat pekerja bangunan dirusak. Begitupun dengan papan proyek di sekolah dicopot oleh warga. Penghentian pembangunan RKB ini dilatarbelakangi dari belum dipenuhinya tuntutan warga RW 22, Kompleks Perumahan Bukit Permata yang menuntut perbaikan jalan.
BERKUMPUL : Para siswa SMPN 3 Ngamprah saat berkumpul di lapangan sekolah belum lama ini.
SMP 3 Ngamprah
Chandra, 45, salah satu orangtua murid menyesalkan tindakan yang dilakukan warga terhadap penolakan dan penghentian dalam pengerjaan RKB tersebut. Dirinya mengaku prihatin atas tindakan warga tersebut lantaran sebagai bentuk tindakan tidak terpuji. ”Ini pembangunan RKB untuk murid juga bukan untuk siapa-siapa. Ini demi kelangsungan proses belajar bagi murid,” katanya kepada wartawan di Ngamprah kemarin (23/8).
Ia merasa miris dengan terkatung katungnya pengembangan SMPN 3 Ngamprah hanya karena berbenturan dengan keinginan masyarakat. Pasalnya di tempat lain banyak masyarakat yang sampai harus berdemostrasi menuntut didirikannya sekokah di daerahnya. ”Seharusnya pembangunan sekolah itu didukung oleh semua pihak. Bukan malah ditentang,” sesalnya.
Salah seorang warga Cilame Sachir, 50, juga menyangkan munculnya riak-riak dalam pembangunan ruang kelas baru tersebut. Ia berharap, persoalan ini tidak meluas dan dapat diselesaikan dengan cara yang baik. ”Malu juga saya sebagai warga Cilame melihat pembangunan sekolah yang ditentang oleh warga sekitar. Kalau duduk bersama tentu solusi terbaik bakal ditemukan,” ujarnya.
Jika hal ini terus d8ibiarkan dan tidak diselesaikan, maka dirinya memperkirakan bantuan yang diberikan oleh pemerintaah pusat itu akan dievaluasi. Pasalnya, setiap pemberian bantuan dari pusat selalu mengalami masalah. ”Nanti dari pemerintah pusat akan berpikir ulang kalau ingin memberikan bantuan kepada Kabupaten Bandung Barat lantaran selalu bermasalah,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Desa Cilame Aas Moch Asor membenarkan terjadinya aksi warga tersebut. Ia meminta warga untuk menahan diri jangan sampai terjadi konflik horizontal antara pihak yang mendukung pengembangan sekolah dengan warga RW 22. ”Sebagai kepala desa saya harus berdiri di atas dua kepentingan. Dunia pendidikan harus diselamatkan begitupun dengan fasitas umum yang sudah dituntut warga sejak lama harus direalisasikan,” kata Aas.
