Dia berharap, pemda bisa memanfaatkan fasilitas dari TP4D tersebut. Sehingga, setiap daerah bisa seaktif-aktifnya berkomunikasi dengan Kejati atau Kejari. ”Tentunya, ini ditujukan agar tidak terjadi ketakutan dalam menggunakan anggaran. Bukan malah sebaliknya,” paparnya.
Sebelumnya, Menkopolhukam Luhut Panjaitan, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti dan Jaksa Agung M. Prasetyo menggelar pertemuan untuk membahas penggunaan apbn yang mengucur ke daerah. Hasilnya, setiap penegak hukum diarahkan untuk bisa mencegah terjadinya korupsi atau penyalahgunaan anggaran. (idr/rie)
