Mengenai stok daging dengan kebutuhan masyarakat yang tinggi, Wahyu mengatakan, kuota 250 ton dikatagorikan aman. Pihaknya akan menyiapkan kebuthan selama pedagang tidak berjualan.
’’Walau pun tidak begitu signifikan, tapi insya Allah untuk mengantisipasi selama mereka tidak berjualan, kami siapkan,’’ kata dia.
Mengenai adanya kenaikan harga daging yang terjadi pasca Ramadan dan Lebaran, pemerintah belum mengetahui mengapa harga daging tidak kembali pada harga normal. Wahyu juga membantah, kenaikan ini berkaitan dengan rencana pemerintah mengenai pengurangan kuota daging sapi impor.
’’Saya tidak tahu kenaikan itu disebabkan apa. Tapi kalau kami bisa jual dengan harga Rp 89.000 hingga Rp 90.000, itu pasti sudah menghitung juga keuntungan. Tidak mungkin juga kami sebagai perusahaan, Bulog, tidak untung,’’ ujar dia.
Pemerintah Tidak Pro Pedagang
Sementara itu, salah satu pedagang daging di Pasar Kosambi Bandung, Ohim Setiawaan mengaku, dirinya kecewa terhadap pemerintah yang melakukan langkah OP. Pasalnya pihaknya sebagai pedagang menginginkan pemerintah membantu pedagang daging dulu, yaitu menjual daging murah ke pedagang dari pada langsung ke masyarakat.
Pihaknya sebagai pedagang merasa diabaikan pemerintah, pasalnya dirinya dan pedagang lain terpaksa menjual dengan harga mahal. Sebab, daging yang mereka beli di tempat potong pun sudah tinggi.
’’Ini tidak menyelesaikan masalah. Kalau mau, pemerintah turunkan harganya, bukan jualan langsung ke masyarakat,” jelas dia.
Menuurut Ohim, kondisi daging yang saat ini dijual oleh Bulog merupakan kualitas baik. Biasanya untuk harga Rp 90.000 daging yang bisa dia jual masih ada terselip tulang, sementara untuk daging yang disediakan oleh Bulog sudah berupa daging utuh yang biasa dijual untuk harga pedagang Rp 110.000.
’’Dari pemotong itu Rp 90.000 itu yang daging, bukan daging begini (utuh). Kalau daging begini (Bulog) harganya Rp 110. 000 (dari pemotong),’’ paparnya.
Mengenai adanya OP, Dirut Pasar Rinal Siswadi mengaku, setuju dengan adanya hal tersebut. Namun, jangan sampai hal ini malah merugikan 184 pedagang yang saat ini melakukan aksi mogok.
Rinal menjelaskan, di satu sisi pihaknya menyambut baik dan mengapresiasi. ”Jangan sampai dijadikan korban,” singkatnya. ”Jangan sampai juga menjadi bagian dari upaya-upaya pihak tertentu untuk mendapat perhatian pemerintah,” tambahnya.