JAKARTA – Upaya menelusuri catatan kriminal calon pimpinan KPK yang dilakukan Bareskrim terhambat. Pasalnya, Polsek se-Indonesia sama sekali belum terkoneksi secara online. Sehingga, pencarian data latar belakang dan catatan kriminal harus dilakukan secara manual. Karena itu lembaga yang dipimpin Komjen Budi Waseso itu menerjunkan tim ke polsek-polsek.
Kabareskrim Komjen Budi Waseso menuturkan, masalah belum terkoneksinya polsek secara online dapat dengan mudah diatasi. Caranya tentu dengan menerjunkan tim ke setiap polsek yang memungkinkan. ’’Dilihat dulu, apakah di wilayah Polsek ini pernah ada capim KPK tinggal,’’ terangnya.
Tim ini akan datang ke Polsek untuk mengambil data yang diinginkan. Tentunya, terkait catatan criminal dari setiap capim KPK. ’’Akan dilihat pernah bermasalah atau tidak,’’ papar jenderal bintang tiga tersebut.
Kalau ternyata tidak ada, Kapolsek nanti memiliki tugas untuk membuat surat jaminan bahwa memang tidak ada catatan criminal. Surat jaminan itu akan menjadi catatan yang dimiliki Bareskrim. ’’Dengan begitu ada pertanggungjawabannya,’’ terangnya.
Yang paling utama, sebenarnya Bareskrim sangat menghargai langkah Pansel Capim KPK yang meminta clearance pada Polri. Kebijakan ini merupakan kali pertama yang dilakukan Pansel KPK. ’’Sebelumnya, tidak pernah meminta clearance,’’ ujarnya.
Dengan begitu, tentunya Polri akan lebih total dalam mendeteksi berbagai kemungkinan dari capim KPK. Caranya, dengan mengajak badan intelijen Polri (Intel). ’’Kami tentunya meminta mereka untuk ikut mendeteksi,’’ jelasnya.
Sehingga, Pimpinan KPK akan bersih dari orang-orang yang memang memiliki masalah. Hal tersebut tentu akan membuat KPK bisa lebih baik. ’’Semoga tidak ada hambatan dalam proses clearance ini,’’ terangnya.
Sementara Anggota Pansel Capim KPK Yenti Garnasih berharap, agar masyarakat ikut membantu proses clearance pada capim KPK. Kalau memang ada laporan pidana, tentu sekarang saatnya melapor. ’’Biar jelas sekalian semuanya,’’ tuturnya.
Sehingga, jangan sampai ada orang yang menunda laporannya hingga capim ini menjadi pimpinan resmi. Hal tersebut entah karena apa, tentunya akan membuat KPK menjadi lemah. ’’Sekarang atau tidak sama sekali,’’ tegasnya.
Hal penting lainnya, adalah soal jaminan pimpinan KPK resmi tidak akan dipidanakan. Hal tersebut tentunya akan memberikan tekanan pada Bareskrim. Bila, ternyata memang ada pidana yang dilakukan, tapi lolos dari pantauan. “Kami tidak ingin memberikan tekanan. Kami tidak ingin sesuatu di luar koridor hukum,” paparnya. (idr/hen)
