Menyoroti penyimpangan kontruksi bangunan di antaranya pengurangan ukuran (takaran) ketebalan coran yang seharusnya 20 sentimeter menjadi 18 sentimeter dan besi yang digunakan seharusnya 16 inci, tapi yang digunakan hanya 8 inci, politikus Partai Demokrat ini, mengaku heran. Sebab, sangat ironis sampai tidak diketahui pengawas pembangunan. ”Pengawas seharusnya melakukan kajian spek bangunan menyeluruh, tidak hanya sampel. Untuk itu, semua yang terlibat harus diperiksa,” tegas dia.
Terkait sikap Kabareskrim Komjen Buwas yang menilai tidak layak serta menolak penggunaan stadion GBLA untuk PON XIX, Entang mengatakan, keselamatan manusia harus diprioritaskan dengan diawali kehati-hatian. ’’Pokoknya, sepemikiran dan sepaham,” ucap dia.
Menyoal perbedaan penilaian kondisi kontruksi bangunan satdion BGLA antara Kabareskrim dan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, dalam pandangan Entang, sebaiknya Bareskrim Polri, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemkot Bandung, duduk bersama guna menyamakan persepsi.
Sebab, dua analisa dari institusi yang dipakai masing-masing pihak pasti sudah melalui kajian ilmiah dari para ahli di bidangnya. ”Sinkronisasi hasil kajian dimungkinkan untuk harminosasi solusi,” jelas dia.
Sebelumnya, dua pendapat bertolak belakang dikemukakan Buwas dan Emil -sapaan Ridwan Kamil-. Di mata Buwas, berharap GBLA tidak digunakan. Pasalnya, retakan dan kondisi stadion bernilai setengah triliun rupiah itu semakin parah. Sedangkan Emil menyampaikan, sejumlah perbaikan.
Emil menjelaskan, berdasarkan hasil kajian dari Puslitbang PU Bidang Bangunan, arsitek, ahli struktur ITB, ahli struktur Unpad beberapa waktu lalu, GBLA aman untuk pelaksanaan PON 2016. Hasil kajian tersebut saat ini masih direkap, sehingga belum diserahkan kepada Kabareskrim.
”Kalau sudah selesai, kami akan serahkan ke Kabareskrim. Kalau sudah diserahkan, tetap tidak memungkinkan, kami juga tidak akan memaksakan dan akan tetap taat hukum,” ungkap dia Rabu 29/7). (idr/dra/edy/rie)
