Dia mengingatkan, 26 Juli merupakan masa pendaftaran pasangan calon kepala daerah. Artinya, peran polisi mulai masuk. Dia meminta pengamanan di suatu daerah tidak sampai terganggu hanya karena kekurangan anggaran. Sebab, Polri tidak boleh menyatakan institusinya tidak siap mengamankan suatu perhelatan. ’’Tidak ada alasan polisi tidak siap. Tidak ada alasan polisi kekurangan dana. Bisa dicopot itu Kapolres dan Kapoldanya,’’ tuturnya.
Dia mendesak Mendagri segera mengondisikan pemda-pemda untuk mentransfer anggaran pengamanan ke masing-masing polda dan polres agar satuan pengamanan bisa segera beroperasi.
Menanggapi hal tersebut, Mendagri Tjahjo Kumolo mengungkapkan, pihaknya mendapat banyak masukan saat rapat konsultasi itu. Khususnya soal pengamanan. ’’Kalau ada kekurangan, segera kami cari jalan keluar,’’ ucapnya.
Wakil Ketua Komisi II Ahmad Riza Patria meminta Polri tidak menakut-nakuti masyarakat lewat pemetaan kawasan rawan kerusuhan saat pilkada tersebut dan meminta pemetaan dibuat lebih detail hingga ke tingkat kabupaten dan kota. (byu/c5/fat/vil)