[tie_list type=”minus”]Memaknai Hari Jadi Sewindu Kabupaten Bandung Barat[/tie_list]
NGAMPRAH – DPRD Kabupaten Bandung Barat menggelar Sidang Paripurna dalam Peringatan Hari Jadi ke-8 Kabupaten Bandung Barat di Kantor Pemkab Bandung Barat, Jumat (19/6). Sidang yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD KBB, Aa Umbara Sutisna didampingi para pimpinan DPRD KBB dan juga Bupati Bandung Barat, Abubakar.
Dalam sambutannya, Aa menyatakan, tahun ke tahun Kabupaten Bandung Barat mengalami perkembangan yang signifikan. Banyak capaian yang didapat oleh Bandung Barat seperti halnya dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur. ”Perkembangan ke arah yang lebih baik ini harus terus dilanjutkan untuk pembangunan Bandung Barat,” katanya.
Keberadaan dewan sebagai mitra pemerintah, memiliki andil dan pengaruh terhadap dinamika pembangunan daerah. ”Fungsi dewan sebagai pengawasan, maka akan terus beriringan untuk mensukseskan pembangunan Bandung Barat yang cerdas, rasional, maju, agamis, dan sehat (CERMAT),” katanya.
Lebih lanjut Aa menuturkan, saat ini IPM KBB berada di tingkat menengah atas. Meningkatnya IPM menandakan kemajuan yang sangat signifikan. Diharapkan pada tahun selanjutnya, IPM KBB bisa berada di posisi ketiga di Jabar.
Dia menambahkan, saat ini, ada perubahan tata nilai. Di mana Bandung Barat dituntut untuk menyesuaikan diri atas perubahan itu. Maka itu, dituntut untuk mencapai nilai-nilai jati diri Bandung Barat. Sehingga semua pihak bisa peningkatan kinerja yang lebih baik bagi terwujudnya Bandung Barat yang semakin maju dalam menggapai visi masyarakat CERMAT.
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, DPRD Bandung Barat menjalin kerja sama dengan sejumlah insan pers. Hal ini dilakukan sebagai wujud komitmen DPRD Bandung Barat. Serta sebagai bentuk ikhtiar untuk terus meningkatkan kinerja DPRD Bandung Barat.
Sementara itu, Bupati KBB Abubakar menuturkan, pemerintah Bandung Barat terus melakukan pembangunan pada tahun ini. Meski masih banyak kendala yang dialami, namun sejumlah program kini tengah diusahakan agar cepat terealisasikan. Salah satunya, dana desa.
Program pemerintah pusat ini, diakui Abubakar, memang masih dalam proses, sehingga desa pun belum bisa menjalankan programnya.
