Menteri BUMN di Ujung Tanduk

MENTERI BUMN
JPPHOTO
MENGANCAM: Menteri BUMN Rini Soemarno saat mengikuti rapat di Senayan belum lama ini.
0 Komentar

JAKARTA – Ancaman Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memecat pejabat yang terkait dengan lambatnya dwelling time (bongkar muat kontainer) bukan gertak sambal. Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto memastikan bahwa Jokowi sudah mengantongi nama pejabat yang bakal dipecat. ”Sudah ada (namanya). Tunggu saja, segera,” ujarnya di istana kepresidenan kemarin.

Sebagaimana diketahui, Presiden Jokowi sempat marah saat meninjau proses bongkar muat kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok Rabu lalu (17/6). Ketika itu mantan eksporter mebel tersebut geram karena lamanya dwelling time mengganggu arus ekspor dan impor. Apalagi, dia tidak mendapat jawaban yang memuaskan saat bertanya soal pihak yang paling bertanggung jawab atas hal tersebut. ”Bisa saja Dirjen-nya saya copot, pelaku di lapangan saya copot, bisa juga menterinya yang saya copot,” tegas presiden saat itu

Dalam proses bongkar muat, setidaknya ada dua institusi yang paling terlibat, yakni PT Pelindo II selaku operator yang berada di bawah Kementerian BUMN dan kantor bea dan cukai di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Jokowi sudah menargetkan dwelling time bisa dipercepat hingga 4,7 hari. Namun, saat ini rata-rata masih 5,5 hari. Bahkan, masih ada yang sampai 25 hari.

Baca Juga:Memasuki Ramadan, Stok Darah AmanSMK Swasta Kalah dengan Negeri

Andi menyebutkan, pejabat yang bakal dipecat Jokowi berada di level direksi BUMN ataupun pejabat eselon di kementerian. Jika demikian, Direktur Utama PT Pelindo II R.J. Lino maupun Plt Dirjen Bea dan Cukai Supraptono kini berada di ujung tanduk. Meski begitu, bisa saja evaluasi juga dilakukan hingga level menteri. ”Ada evaluasi yang lebih menyeluruh,” katanya.

Sementara itu, setelah rapat di Kantor Wakil Presiden, Menteri BUMN Rini Soemarno menyebutkan bahwa dwelling time di pelabuhan melibatkan banyak pihak, bukan hanya tanggung jawab PT Pelindo II. ”Ini salah kami bersama,” ujarnya. Karena itu, lanjut dia, upaya perbaikan layanan pelabuhan harus dilakukan bersama-sama, tidak bisa hanya mengandalkan satu pihak seperti Pelindo. ”Prosesnya panjang, butuh teamwork (kerja tim, Red). Jadi, harus memperbaiki semua,” katanya. (owi/lus/c11/kim/rie)

0 Komentar