Pemkab Bandung Barat pada tahun 2014 telah mengeluarkan lima SK untuk standar pelayanan melalui LPSE tersebut. Pada tahun sekarang, ada 12 SK yang sedang disusun, tinggal penilaian dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Sementara untuk mengejar standar ISO 27001 untuk LPSE, ada 17 kriterianya. Alhasil bupati optimistis, pada tahun 2016 LPSE KBB bisa meraih penghargaan standar ISO tersebut.
Dia menambahkan, pihaknya terus berupaya untuk merealisasikan keinginan bupati tersebut. Oleh karena itu, pihaknya mengajak kerja sama para Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk segera meningkatkan pelayanan dalam lelang pengadaan barang dan jasa. ”Alhamdulillah, sampai 17 Juni, sudah 76 paket yang masuk ke kita untuk ditenderkan,” ujarnya.
Jumlah paket tersebut dengan nilai pagu anggaran keseluruhan mencapai Rp 55,860 miliar lebih. Namun dari 76 paket tersebut, yang baru selesai dilelang baru 35 paket dengan nilai pagu Rp 9,965 miliar lebih. Sementara sebanyak 41 paket lagi senilai Rp 4,589 miliar lebih masih dalam proses lelang.
Ternyata sambung Hendra, dari hasil lelang yang telah ada penandatanganan kontrak ada efisiensi sebesar Rp 516,809 juta atau 5,19 persen. ”Anggaran efisiensi ini sudah masuk ke kas daerah untuk dialokasikan lagi ke program kegiatan lainnya. Yang ngatur anggaran ini Pak Sekda,” jelasnya.
Hendra juga mengatakan, untuk mengejar standar ISO 27001 tersebut, selain LPSE harus melengkapi berbagai kriteria yang saat ini tengah digojlok pihaknya, pada prakteknya untuk pelaksanaan lelang harus lebih awal. Ia mentargetkan, pada tahun 2016, paket proyek harus lebih awal masuk ke LPSE. ”Idealnya atara Maret atau April, pengajuan dari SKPD sudah masuk sesuai dengan Surat Edaran Pak Sekda. Jadi bulan Mei pengerjaannya sudah mulai dilaksanaka,” ujar Hendra, yang menjabat Kepala Bagian Pembangunan Setda KBB tersebut. (mg5/fik)
