COBLONG – Indonesia menempati peringkat 120 dari 189 negara dalam memberi kemudahan perizinan bisnis saat ini. Kepala Staf Kepresidenan Luhut Pandjaitan mengkui, kondisi itu yang menjadi salah satu faktor masih minimnya investasi di Indonesia.
Hal itu juga, berdampak pada penurunan laju pertumbuhan ekonomi juga. Untuk mendongkrak pertumbuhan, dirinya ingin segera mengubah birokrasi di Indonesia dalam perizinan berinvestasi di dalam negeri.
’’Makannya kami menggalakkan one door policy atau pelayanan satu atap itu. Nanti, akan diketahui di mana saja permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam hal kepengurusan perizinan bisnis di Indonesia,’’ jelas Luhut ditemui di ITB Jalan Ganesha kemarin (4/6)
Dia menyebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kian melambat sejak tahun 2012. Dari level 6 persen menjadi sekitar 5 persen. Kondisi ini berdampak pada biaya logistik paling mahal di ASEAN. Besaranya mencapai 27 persen.
’’Kita juga melihat biaya transportasi Indonesia menjadi lebih mahal sekitar tiga kali lipat, dibanding dengan di Jepang. Ini, perlu pemikiran dan terobosan yang lebih komprehensif dalam membenahi negeri ini. Makanya, kami melibatkan berbagai pakar ekonomi dan juga teknologi untuk bersama-sama merumuskan solusi terbaik apa yang harus kita lakukan ke depannya,’’ ungkap Luhut.
Sebagai langkah cepat menyikapi hal ini, pada pemerintahan Presiden Jokowi, Kementerian perekonomian telah diambil sejumlah rencana untuk mendongkrak pertumbuhan. ’’Kami melibatkan para pakar. Baik itu ekonomi maupun teknologi, yang nantinya akan kita combine. Agar, cita-cita yang ditargetkan pemerintah terwujud,’’ ungkap dia. (yan/hen)
