[tie_list type=”minus”]Pemkot Bandung Beberkan Inovasi selama 18 Bulan Terakhir[/tie_list]
[dropcap]P[/dropcap]EMERINTAH Kota (Pemkot) Bandung termasuk salah satu yang menjalankan reformasi birokrasi. Hal ini ditandai dengan sejumlah program dan aturan inovatif yang sudah dijalankan pemkot dalam 18 bulan terakhir. Namun, yang paling menonjol dari semua inovasi itu adalah poin transparansi.
Kepala Diskominfo Kota Bandung Aos W. A. Bintang membaca koran Bandung
Ekspres. Aos setuju bahwa reformasi birokrasi ditandai dengan transparansi.
Menurut Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bandung Aos W. A. Bintang, pemanfaatan teknologi dan informasi (IT) sangat terasa dalam setahun terakhir. Melalui IT, pelayanan terhadap masyarakat pun lebih cepat dan transparan. Sebab, pelayanan yang tadinya manual, kini menjadi online.
’’Ini (pemanfaatan IT) menunjukkan bahwa pembangunan kota menuju smart city sedang berjalan. Ini kan reformasi birokrasi juga,’’ ujar Aos kepada Bandung Ekspres di kantornya, belum lama ini.
Adapun tujuan meng-online-kan kinerja di dinas-dinas Pemkot Bandung adalah untuk menciptakan transparansi. ’’Sehingga tidak ada KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme),’’ imbuhnya.
Hal serupa juga dituturkan Sekretaris Diskominfo Kota Bandung Yayan A. Brillyana. Menurut dia, meski penyesuaiannya cukup sulit, pemanfaatan IT merupakan poin penting dalam reformasi birokrasi. Dia mengaku, setuju dengan penuturan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil perihal ciri reformasi birokasi. ’’Bukan berarti gonta-ganti pejabat. Berapa kali pun ganti pejabat, kalau dari pejabatnya tidak ada political will, ya bakal amburadul. Intinya memberi pelayanan terbaik, tepat, cepat, akurat, dan transparan,’’ ujarnya.
Kepada Bandung Ekspres, Yayan menerangkan bukti-bukti reformasi birokrasi yang mengedepankan transparansi. Misalnya, grup Whatsapp. Kini, setiap pejabat punya grup sendiri yang terhubung langsung dengan wali kota. Di dalam grup itu, setiap pejabat harus melaporkan apa yang dikerjakannya setiap hari. ’’Di situ kan kelihatan, pejabat lain kerjanya apa, lagi dimana, ngapain, bagaimana, dan sebagainya,’’ jelas Yayan sambil memperlihatkan isi handphone miliknya.
Grup tersebut dikelompokkan berdasarkan jabatan. Misalnya, grup khusus kepala dinas, atau grup khusus sekretaris. Belum lagi aturan bahwa setiap dinas harus punya akun Twitter. ’’Ada lagi website LAPOR!. Itu kan lebih mudah kalau masyarakat ada keluhan apa-apa. Ini menunjukkan bahwa Pemkot Bandung ingin terbaik untuk masyarakatnya,’’ kata dia.
