Agenda Pilkada Tidak Boleh Terganggu
BATUNUNGGAL – Jelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak di akhir 2015, beberapa partai politik masih dilanda konflik internal. Bahkan, beberapa di antaranya sampai saling melaporkan kubu ke kepolisian.
Menyikapi kisruh yang melanda parpol tersebut, Ketua DPD RI Irman Gusman meminta, pihak parpol yang berseteru untuk mengacu pada mekanisme yang ada. Dengan kata lain, mencoba untuk berekonsiliasi, agar eksistensi partai tersebut tetap terjaga di mata publik
’’Mari kedua belah pihak ini melakukan rekonsiliasi, musyawarah untuk mencari persamaan, untuk bisa lebih baik ke depan,’’ kata dia usai menghadiri acara dialog bersama KPU se-Jawa Barat soal Pilkada serentak 2015 di Kantor KPU Jawa Barat, Jalan Garut, Kota Bandung, kemarin (11/3).
Irman menjelaskan, tentunya ini merupakan salah satu yang perlu dicernati oleh DPD. Sebab, Pilkada tersebut merupakan agenda nasional. Dengan adanya permasalahan ini, penyelenggaraan hajat nasional tetap harus berjalan, tanpa terkecuali. ’’Ini harus menjadi catatan juga. Sebab, agenda nasional tidak boleh terhalang oleh konflik yang terjadi di parpol,’’ terang dia.
Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar meminta, kepada panitia Pilkada serentak 2015 yaitu KPUD kabupaten/kota untuk menanggapi hal tersebut dengan serius. Sebab, ini menyangkut hak rakyat. ‘’’Ini adalah pesta demokrasi rakyat. Waktunya untuk hak rakyat. Jadi jangan main-main,’’ ungkap Deddy saat mendampingi Ketua DPD RI Irman Gusman di saat dan tempat yang sama.
Deddy meminta, terhadap KPUD Kabupaten/Kota harus merumuskan, mengidentifikasi, dan meneliti kembali kendala dan potensi yang mampu menyebabkan tidak suksesnya pemilukada yang baik dan sesuai aturan. ’’Bicara teknis dan biaya itu mudah, asal rasional. Yang jangan itu bilang sanggup, tapi nyatanya tak sanggup,’’ ujar dia. (fie/rie)
