DPR Pertanyakan Program Indonesia Pintar
JAKARTA – DPR mengingatkan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla untuk fokus memerhatikan dunia pendidikan. Pasalnya, pembangunan untuk mencerdaskan anak-anaknya sangat miris karena tidak ditopang oleh infrastruktur.
Wakil Ketua Komisi X DPR Mohamad Sohibul Iman mengaku, prihatin dengan masih banyaknya desa yang belum memiliki sekolah dasar. Oleh karena itu, ia mendesak pemerintah untuk turun tangan menyelesaikan masalah ini.
Dia menyebutkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2014 yang mencatat masih ada 10.985 desa atau daerah setingkat desa yang belum memiliki Sekolah Dasar. Kondisi ini menurutnya harus segera disikapi pemerintah.
’’Pemerintah harus punya keberpihakan yang lebih atas masalah ini. Paling tidak, pemerintah harus turun tangan bangun infrastruktur SD di desa-desa tersebut,” kata Sohibul Iman di gedung DPR, Jakarta, kemarin (17/2).
Sebagai mitra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, komisi X menurutnya sudah memberikan dukungan anggaran yang cukup signifikan untuk Kemendikbud dengan menyetujui kenaikan anggaran kemendikbud di APBN-P 2015 menjadi Rp 52,07 triliun, dari sebelumnya hanya Rp46,8 triliun di APBN murni.
Khusus untuk pengelolaan pendidikan dasar dan menengah sendiri, ada alokasikan sebesar Rp 31,03 triliun. Sedangkan untuk guru dan tenaga pendidikan dialokasikan Rp 11,8 triliun.
Ia juga menambahkan bahwa fokus Program Indonesia Pintar jangan hanya dipahami sebagai pemberian bantuan beasiswa seperti pemberian Kartu Indonesia Pintar saja. Melainkan harus diimbangi dengan pembenahan infrastrutur pendidikan.
’’Infrastruktur juga harus diperhatikan. Karena ini sangat basic. Standar minimal satu desa tersedia satu SD harus diwujudkan,” tandasnya mantan Rektor Universitas Paramadina ini. (fat/tam)
