CIMAHI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi menyebutkan, banyak warga Kota Cimahi yang mengeluhkan kenaikan iuran Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan ditengah pandemi Corona Virus Disease (Covid-19).
Ketua Komisi IV DPRD Kota Cimahi Ayis Lavilianto mengatakan, iuran BPJS sekarang saja banyak yang menunggak apalagi dinaikkan ditengah kondisi masyarakat ekonomi terdampak covid-19.
Pada Senin (14/6/2020), Komisi IV DPRD Kota Cimahi mengundang BPJS Kesehatan Kota Cimahi. Bahasan dalam pertemuan tersebut yaitu sosialisasi Perpres Nomor 64 Tahun 2020 dan kepesertaan JKN-KIS BPJS Kesehatan di Kota Cimahi.
Seperti diketahui, Kenaikan iuran bagi peserta mandiri segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) diatur dalam Pasal 34.
Kenaikan mulai berlaku pada 1 Juli 2020 mendatang.
Rincian kenaikan iuran untuk peserta mandiri yaitu Kelas I naik menjadi Rp150.000 dari saat ini Rp80.000, Kelas II naik menjadi Rp100.000, dari saat ini sebesar Rp51.000, Kelas III naik dari Rp25.500 menjadi Rp42.000 Untuk kelas III.
Kemudian, pemerintah memberi subsidi Rp 16.500 sehingga yang dibayarkan tetap Rp 25.500.
Kendati demikian, pada 2021 mendatang subsidi yang dibayarkan pemerintah berkurang menjadi Rp 7.000, sehingga yang harus dibayarkan peserta kelas III senilai Rp 35.000.
Menurut Ayis, berdasarkan informasi BPJS Kesehatan Kota Cimahi saat ini terjadi tunggakan iuran peserta mandiri hingga Rp 39 miliar.
“Saat ini ada tunggakan iuran Rp 39 miliar terutama dari peserta mandiri, apalagi kalau sudah naik akan semakin meningkat,” bebernya.
Selain itu, terang Ayis, banyak peserta yang akan turun kelas. Apalagi, banyak warga Kota Cimahi yang terdampak pandemi covid hingga diberhentikan dari pekerjaan.
“Belum ada data pasti, hanya saja diperkirakan 80% pekerja terdampak akibat pandemi. Banyak korban PHK, dirumahkan, otomatis tidak akan bisa bayar BPJS,” bebernya. (mg4/yan)
