JAKARTA– Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera mengatakan, saat ini Pemerintah Indonesia mempunyai 34 Kementerian dan Lembaga. Hal ini membuat jalannya koordinasi antara kementerian makin sulit. Apalagi di tengah pandemi virus corona saat ini.
Untuk itu, Mardani mengusulkan agar adanya perampingan lembaga dan kementerian oleh pemerintahan Joko Widodo.
“Kalau saya usulin, bukan cuman resuflle (kabinet), tetapi penyederhanaan kementerian,” ucap Mardani dalam Bincang Nasional dengan tema ‘Menakar Keberhasilan Komite Penanganan Covid-19 Serta Pemulihan Ekonomi Nasional’ bersama Fajar Indonesia Network (FIN), pada Sabtu (29/8).
Mardani menilai, 34 kementerian dan lembaga yang ada saat ini, telah bertentangan dengan reformasi birokrasi. Dia mengusulkan agar hanya terdapat 20 lembaga dan kementerian.
“Kalau di negara-negara maju hanya 13 hingga 15, kita ambil 20, atau paling banyak 25 kementerian gitu. Karena kita ini koordinasi antara kementerian hampir mustahil, sulit sekali.” Jelas Mardani.
Mardani mengatakan, jika kementerian dan lembaga akan simpel, maka akan lebih tinggi anggaran dan lebih mudah proses pengambilan keputusannya.
Lebih jauh, menyikapi peraturan presiden nomor 82/2020, tentang Komite Penanganan Covid-19 Serta Pemulihan Ekonomi Nasional, Mardani mengatakan pemerintah harus punya langkah yang yang luar biasa dan kejelasan terhadap usaha mikro kecil menengah (UMKM)
“Jadi jelas UMKM ga ada yang mau mati, tapi kita harus punya clarity. Clarity itu akan berujung pada priorotas, prioritas itu nanti kita memilih. Prioritas itu maksmial 2.” Papar dia.
Berikutnya, Mardani mengusulkan agar pemerintah memperhatikan kecepatan dalam penanganan covid-19. Kecepatan ini, kata Mardani, soal aturan-aturan dalam birokrasi.
“Karena itu, jika PKS jadi pememang, akan sama seperti pak Jokowi yang mana mengajukan banyak aturan yang memangkas birokrasi karena sekarang kita bicara soal kecepatan, tinggal bicara tentang integritas.” Papar Mardani.(dal/fin)
