SUMEDANG– Ketua Divisi Keuangan Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Sumedang, Nasam SE, Ak menjelaskan, pelaksanaan dana covid Rp216 miliar, bersumber dari belanja tidak terduga dan hasil recofusing masing-masing SKPD.
Seperti diketahui, anggaran penanganan Covid-19 di Kabupaten Sumedang baru terserap sekitar 10 persen. Oleh sebab itu, anggaran yang masih tersisa, rencananya akan dikembalikan kepada SKPD terkait pada perubahan nanti.
”Kemarin recofusing, kalau tidak dipakai akan dikembalikan lagi ke masing-masing SKPD yang membutuhkan,” ujar Nasam kepada Sumeks, Rabu (5/8).
Nasam mengatakan, dalam penggunaan anggaran, selalu dikomunikasikan terhadap seluruh forum pimpinan daerah. Dikarenakan, recofusing tersebut memiliki regulasi walaupun tidak dibahas di paripurna. ”Tiap bulan kami selalu evaluasi dan seluruh pimpinan hadir. Jumlah alokasi dan penyerapan sampai perkembangan terakhir kita sampaikan,” terangnya.
Dari dana yang sudah di-recofusing atau dialokasikan, lanjut Nasam, untuk kegiatan penanganan covid saat ini anggaran yang pertama digunakan dari Biaya Tidak Terduga (BTT) dan dieksekusi melalui divisi keuangan. ”Itu prosesnya tetap SKPD yang tangani. Misalnya, dinkes terkait kebutuhan APD dan swab. Itu mengajukan permohonannya kepada kita,” jelasnya.
Untuk memastikan setiap kebutuhan terpenuhi dengan baik, tim divisi keuangan pun akan mengkaji setiap pengajuan yang masuk. Salahsatunya melalui penyaringan dari divisi logistik. ”Divisi logistik Acc, baru pencairannya. Itupun setelah persetujuan yang di tandatangani oleh Sekda dan Bupati. Bahkan jajaran pimpinan tertentu juga harus memparafnya. Seperti BPBD, Bapppeda, Inspektorat, hingga terakhir saya sebagai ketua divisi keuangan,” paparnya.
Sementara itu, untuk penggunaan anggaran sendiri, Nasam menyebut hingga saat ini pemerintah baru mengeluarkan dana sekitar Rp25 miliar. Anggaran pertama yang terbilang besar ada pada belanja bantuan sosial. Dimana pemerintah sudah mengeluarkannya sebanyak dua tahap, yakni tahap pertama kepada 15.000 KK dengan total anggaran Rp7,5 miliar. Dan tahap kedua berkurang karena sebagian dialokasikan ke provinsi sekitar 8.000 KK dengan anggaran sekitar Rp 4 miliar.
