NGAMPRAH– Akibat alokasi perbaikan bagi program rumah tidak laik huni (rutilahu) dari APBD Kabupaten Bandung Barat (KBB) masih minim, berdampak pada 22.233 rumah belum juga diperbaiki.
Kepala Bidang Perumahan pada Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disperkim) KBB, Panji Winarno membenarkan, masih banyaknya rumah yang tak laik huni.
“Jumlah rumah tidak laik huni di Bandung Barat ada 22.233 rumah, hampir tersebar merata di seluruh kecamatan. Kondisinya macam-macam, ada rusak ringan, sedang, dan berat. Mayoritas kondisinya rusak ringan dan sedang,” kata Panji di Ngamprah, Kamis (26/12).
Panji menjelaskan, APBD KBB hanya bisa mengalokasikan dana perbaikan rumah sebanyak 500 unit setiap tahunnya. Sementara itu, Disperkim diberi target untuk menuntaskan persoalan rumah tak laik huni sampai 2024.
“Kalau tahun 2018 kami dibantu CSR perusahaan. Tahun ini kami hanya mengandalkan APBD serta bantuan dari Pemerintah Provinsi dan Pusat, itu pun jumlahnya tak seberapa,” terangnya.
Selain masalah rumah tak laik huni, jumlah masyarakat yang belum memiliki rumah di Kabupaten Bandung Barat angkanya masih cukup tinggi. Tahun ini tercatat ada 46 ribu kepala keluarga (KK) belum memiliki rumah.
Angka tersebut tersebar di wilayah yang memiliki jumlah padat penduduk, seperti Kecamatan Padalarang, Batujajar dan Ngamprah. Untuk menuntaskan masalah itu, Pemkab Bandung Barat hanya bergantung pada hadirnya program perumahan murah dari pusat dan pengembang properti yang memberi uang muka rendah.
“46 ribu yang tak memiliki rumah, setiap tahun penurunan jumlahnya cukup lambat, hanya 1 sampai 2 persen. Bahkan sempat tak menurun karena faktor urbanisasi dan cepatnya pertumbuhan penduduk,” ujarnya.
Sementara, Wakil Bupati Bandung Barat, Hengki Kurniawan menuturkan, Pemkab Bandung Barat mencanangkan program rumah murah bersubsidi dengan cicilan ringan sekitar Rp 700 hingga 800 ribu per bulan dan DP berkisar Rp 6-7 juta atau mengikuti aturan rumah bersubsidi.
“Program ini sejalan dengan program 1 juta rumah dari pemerintah pusat. Tanahnya ada di Batujajar, Cihampelas, Cipatik, Ciburuy, Ngamprah, Cililin dan Cisarua. Jadi ini masuk ke program kami waktu janji kampanye rumah subsidi,” ujar Hengki.
