JAKARTA – Fraksi Partai Golkar DPR RI setuju UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada direvisi. Namun, larangan eks narapidana korupsi ikut pilkada tidak perlu dimasukkan. Alasannya, aturan itu diperbolehkan melalui putusan MK (Mahkamah Konstitusi), bukan DPR sebagai pembuat UU.
“Kalau mau melarang eks napi korupsi mencalonkan diri dalam Pilkada, memang harus melalui UU. Tetapi, untuk apa. Itu kan diperbolehkan atas lewat putusan MK,” ujar anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Golkar, Zulfikar Arse Sadikin, di Jakarta, Selasa (26/11).
Menurutnya, sejak awal DPR sebagai pembuat UU tidak memperbolehkan mantan napi korupsi maju Pilkada. Namun, putusan MK justru memperbolehkan. Asal mengumumkan statusnya kepada publik.
Dia mengingatkan Pasal 28 UUD 1945 mengatakan pembatasan hak seseorang hanya boleh diatur berdasarkan UU.
“Di UU Pilkada saat ini berdasarkan Putusan MK, tinggal mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan napi kasus korupsi,” paparnya.
Zulfikar menyebut, partainya mengusulkan dua poin dalam revisi UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Pertama penguatan fungsi pengawasan dan penindakan Pilkada yang ada di Bawaslu kabupaten/kota. Dalam UU Pilkada, fungsi tersebut dijalankan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu). Tetapi dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Bawaslu tidak memiliki kewenangan tersebut.
