Kemensos Gelontorkan Rp 2,6 Miliar untuk Program KUBE dan Rutilahu di KBB

NGAMPRAH– Kementerian Sosial (Kemensos) menggelontorkan anggaran sebesar Rp 2.660.000.000 untuk program KUBE (Kelompok Usaha Bersama) dan program RTLH (Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni) di Kabupaten Bandung Barat tahun ini. “Dari total 88 KUBE yang akan menerima bantuan ini, baru 38 KUBE yang sudah dicairkan. Sementara untuk RTLH total penerima berjumlah 60 rumah yang kemungkinan besar dicairkan pada Juli atau Agustus mendatang,” kata Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat, Heri Partomo di Ngamprah, Kamis (23/5/2019).

Heri menyebutkan, bantuan tersebut diberikan sebesar Rp 20 juta/KUBE dan Rp 15 juta/rumah. Jika dikalikan dengan jumlah penerima bantuan tersebut total bantuan mencapai Rp 2.660.000.000 yang digelontorkan langsung dari pusat. “Bantuan tersebut langsung ditransfer ke masing-masing ketua KUBE dan ke pendamping RTLH,” kata Heri seraya menyebutkan bantuan tersebut datanya diambil dari Basis Data Terpadu (BDT) milik Kemensos.

Heri juga memastikan, bantuan ini tidak akan tumpang tindih dengan data program dari Pemkab Bandung Barat yang sudah dijalankan selama ini. “Kami pastikan tidak akan tumpang tindih, karena datanya kami ambil dari BDT. Dari kementerian juga kemarin sudah cek ke lokasi seperti melihat kelayakan rumah dan saat ini sedang fokus kelengkapan administrasi supaya bantuan perbaikan rumah ini bisa segera dicairkan,” katanya.

Selain bantuan dari pusat, program KUBE dan rutilahu juga dialokasikan dari APBD Bandung Barat, dengan alokasi Rp 20 juta/KUBE yang ada di Dinas Sosial. Sementara bantuan rutilahu ditangani Dinas Perumaham dan Permukiman. “Untuk KUBE itu di antaranya dari kalangan penyandang disabilitas, fakir miskin dan kelompok lainnya, untuk jenis usahanya seperti kuliner. Kelompok penerima dari APBD tentu berbeda dengan pusat supaya tidak tumpang tindih, sementara bantuan dari provinsi sampai saat ini belum ada,” ungkapnya.

Lebih jauh Heri menjelaskan, Dinas Sosial saat ini juga tengah fokus dalam melakukan validasi dan verifikasi data terhadap warga miskin di lapangan. Hal itu dilakukan untuk memastikan graduasi mandiri untuk peserta PKH (Program Keluarga Harapan). “Di samping memantau program KUBE dan RTLH, petugas kami juga sedang melakukan pendataan untuk graduasi mandiri peserta PKH,” pungkasnya. (drx)

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan