”Bukan berarti kita akan diam ketika surat edaran dicabut dan diperlakukan SK, karena tuntutan kita bagaimana mencabut PP 78,” kata Siti.
Untuk itu, dia mengajak kepada serikat/aliansi buruh lainnya tetap konsisten kepada rencana awal untuk melakukan aksi. Sebab, kata dia, pencabutan PP 78 harus tetap diperjuangkan.
”Kita tetap mendorong bagaimana gerakan masa ini, agar pemerintah mulai memikirkan bahwa nasib buruh itu bukan dibatasi oleh inflasi dan laju pertumbuhan ekonomi saja,” tandasnya.
Terpisah, Kepala Bidang Hubungan Industri pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kota Cimahi, Uce Herdiana berharap dengan diterbitkannya SK seputar UMK tahun 2020 ini bisa membuat para buruh tidak melakukan aksi.
”Mudah-mudahan serikat pekerja tidak jadi demo,” harap Uce.
Halaman : « · Sebelumnya · 1 · 2 · 3 · Selanjutnya · »
