Penolakan adanya deklarasi itu juga sebelumnya disampaik Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat punya pandangan lain soal gerakan Jokowi 2 periode. Berbeda dengan gerakan ganti Presiden, MUI Jabar menilai gerakan itu syarat akan provokasi dan menjurus pada tindakan inkonstitusional.
Sekretaris Umum MUI Jabar Rafani Akhyar mengatakan, gerakan ganti Presiden tidak jelas kapan waktu yang diinginkannya perubahan tampuk kepemimpinan tertinggi di Indonesia itu. Pasalnya, jika 2019, artinya itu membatasi hak berpolitik Presiden Joko Widodo.
”Gerakan Jokowi 2 periode karena Jokowi masih punya hak, silakan saja. Kalau ganti presiden artinya membatasi hak. Dia masih punya hak untuk maju,” kata Rafani, kemarin (2/8).
Meski demikian, kata Rafani, pandangannya tersebut bukan berarti ia mendukung petahana Jokowi dan menolak wacana pergantian presiden. Dia lebih menekankan kepada keseimbangan agar tidak terjadi ketimpangan. ”Umpamanya, Prabowo angkat tinggi-tinggi, Jokowi angkat tinggi-tinggi. Kalau itu yang terjadi tidak ada yang dilanggar. Jadi lebih sehat,” jelas Rafani.
Disinggung yang disuarakan ganti presiden waktunya 2019, Rafani kembali menegaskan Jokowi masih punya hak untuk memimpin Indonesia. Ia lebih menekankan gerakan yang memiliki tagar #2019GantiPresiden sudah kebablasan.
”Gerakan seperti ini (#2019GantiPresiden) sudah seperti kampanye formal. Mengumpulkan massa, sementara jadwal kampanye belum ada,” ujar Rafani.
Seperti diketahui, pendaftaran capres dan cawapres 2019 baru dibuka KPU RI pada 4-10 Agustus 2018. Sampai saat ini, belum ada kepastian berapa calon yang akan mendaftarkan diri ke KPU RI. (nie/rmo/ign)
