bandungekspres.co.id, CIREBON – Bappeda Kota Cirebon menjadi ketua tim pembahasan surat tanggapan wali kota terhadap ajuan Rencana Induk Pengembangan (RIP).
Dalam rekomendasi yang diajukan, ada beberapa catatan. Salah satunya meminta otoritas pelabuhan membuat alternatif jalan baru. Baik jalur kereta api maupun tol laut. Hal ini menjadi atensi utama Pemerintah Kota (Pemkot) Cirebon terkait dengan aktivitas bongkar muat batubara.
Sekretaris Bappeda Kota Cirebon, M Arif Kurniawan ST mengatakan, RIP yang membuat KSOP Pelabuhan Cirebon. Pemkot Cirebon membuat catatan normatif saat mengajukan surat tanggapan atas RIP tersebut. Dalam surat yang ditandatangani Wali Kota Cirebon Drs Nasrudin Azis SH untuk persoalan batubara ditulis agar memenuhi kaidah-kaidah analisis dampak lingkungan. Persetujuan RIP berdasarkan peraturan undang-undang, agar menyesuaikan dengan tata ruang.
”Kami juga memberikan catatan rekomendasi dari Kantor Lingkungan Hidup (KLH). Pemkot tidak dalam posisi memperbolehkan atau menolak batubara,” ujarnya tentang surat tanggapan RIP pelabuhan kepada Radar Cirebon (Jabar Ekspres Group).
Terpenting, kata Arif Kurniawan, sepanjang pelabuhan memenuhi aturan Kementrian Lingkungan Hidup (KLHK) dan memperbaikinya, bagi Pemkot Cirebon hal itu tidak ada masalah. Hanya saja, untuk memastikan itu perlu dilihat apakah sudah dipenuhi atau belum. Pada prinsipnya, lanjut pria yang juga Sekretaris tim koordinasi tata ruang itu, Pemkot Cirebon memberikan apresiasi terhadap rencana pengembangan pelabuhan dengan sistem reklamasi ke laut dengan luas 200 hektar.
Hanya saja, dengan perluasan itu harus dipastikan bongkar muat batubara tidak boleh dari jalan yang melewati masyarakat Kota Cirebon.
Selain ancaman kerusakan jalan, debu dari sekitar 900 kendaraan dumptruk pengangkut batubara setiap hari sangat menganggu kesehatan masyarakat. Karena itu, ujar Arif Kurniawan, Pemkot Cirebon memberikan solusi agar ada jalur transportasi kereta di pinggir pantai. Atau, membuat tol laut yang langsung mengarah ke tol Kanci. Untuk Bappeda sendiri, lebih condong agar ada tol laut. ”Silakan bangun tol diatas laut agar polusi debu batubara tidak sampai kepada masyarakat Kota Cirebon,” tegasnya.
Kepala Kantor Lingkungan Hidup (KLH) Kota Cirebon Ir Agung Sedijono MSi mengatakan, rekomendasi wali kota untuk RIP merupakan hasil pembahasan bersama tim yang dipimpin Bappeda Kota Cirebon. Dalam rekomendasi itu ada pertimbangan catatan. Salah satunya yang utama, kata Agung Sedijono, harus ada arahan kajian lingkungan hidup yang strategis, kaitan dengan kebijakan utama pengaturan alokasi pemanfaatan lahan di areal pelabuhan. Terutama, untuk menampung berbagai macam kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak pencemaran lingkungan secara signifikan.
