Jabar Jadi Percontohan Kurikulum Kebencanaan

BANDUNG – Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama (FKD-MPU) bersepakat menjadikan Provinsi Jawa Barat sebagai proyek percontohan kurikulum kebencanaan nasional.

Hal tersebut terungkap, dalam rapat kerja gubernur yang dihadiri oleh 10 gubernur anggota FKDMPU yang dilaksanakan di Trans Hotel Bandung, Jalan Gatot Subroto, Kota Bandung, baru-baru ini.

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengungkapkan, kesepuluh gubernur yakni Gubernur Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur, itu menyetujui untuk menguatkan budaya masyarakat tangguh bencana.

”Semua sepakat Jabar menjadi percontohan pelaksanaan kurikulum kebencanaan. Kontennya sedang kita bahas, salah satunya masukan dari BNPB,” kata Ridwan Kamil usai penutupan acara rapat kerja gubernur.

Menurut pria yang lebih akrab dipanggil Emil itu, selain sedang membahas konten kurikulum kebencanaan yang diasistensi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB),

Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga menggelar focus group discussion (FGD) terkait dengan kurikulum kebencanaan.

”Per hari ini pun sedang diadakan FGD terkait dengan kurikulum itu. Nanti hasilnya diserahkan ke saya,” ujar Emil.

Sementara itu, Kepala BNPB Letjen TNI Doni Munardo menuturkan, setelah rapat kerja gubernur ini, BNPB segera berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta para pakar guna merumuskan kurikulum kebencanaan dengan Jawa Barat sebagai pilot project.

”Kami dari BNPB beserta kesepuluh gubernur anggota FKD-MPU menyusun sebuah cetak biru tentang edukasi kebencanaan. Kami juga akan mencoba merumuskannya dengan Kemendikbud dan beberapa pakar,” ungkap Doni.

Menurutnya, dalam kurikulum kebencanaan nanti, akan ada perbedaan metode dan konten edukasi yang disesuaikan dengan tingkat level pendidikan. Kendati demikian, untuk porsi pendidikan tetap sama yaitu kurikulum yang menitik beratkan pada praktik dengan hitungan 30 persen teori dan 70 persen praktik.

”Pola pendidikan dan pelatihannya dibuat sedemikian rupa supaya masyarakat dan anak-anak kita tidak terbebani,” singkatnya.(bbs/ziz)

 

 

Tinggalkan Balasan