Stabilisasi Harga Mentok

Beri Rasa Aman Karyawan Bulog

39
RADAR TARAKAN /JPG
ATURAN BARU: Tahun depan direncanakan jatah rastra per KPM hanya 10 kilogram per bulan. Di sisi lain, penyaluran beras Bulog juga hingga saat ini kerap mendapatkan intervensi dari pengusaha.

JAKARTA – Stabilisasi harga pangan masih menjadi evaluasi Kementerian Perdagangan selama 2017 sekaligus menjadi pekerjaan rumah untuk ditangani tahun ini. Meski dalam penerapannya belum maksimal, Kemendag menyebutkan kebijakan harga eceran tertinggi (HET) akan terus dilanjutkan dan pengawasannya semakin diperketat.

Meski inflasi 2017 tercatat 3,61 persen atau di bawah target APBNP 2017 yang 4,3 persen, namun masih ada beberapa bahan makanan yang menanjak dan berkontribusi terhadap inflasi nasional. ”Memang ada sedikit kenaikan tapi itu masih dalam range yang bisa diterima dari sisi inflasi,” ujar Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita di kantornya kemarin (4/1).

Seperti diwartakan, Kementerian Perdagangan telah mengatur sejumlah HET untuk beberapa komoditas termasuk beras. Kemendag menetapkan HET beras berdasarkan wilayah dan jenisnya. Adapun HET yang ditentukan adalah Rp 9.450 per kilogram untuk beras medium dan Rp 13.800 per kilogram untuk beras premium di wilayah Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Sulawesi, Bali, dan Nusa Tenggara Barat.

Di wilayah lain seperti Sumatera (selain Lampung dan Sumatera Selatan), Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan, harga eceran tertinggi beras ditetapkan Rp 9.950 per kilogram untuk beras medium dan Rp 13.300 per kilogram untuk beras premium. Di wilayah Maluku dan Papua, HET beras dipatok Rp 10.250 per kilogram untuk beras medium dan Rp 13.600 per kilogram beras premium.

Lihat Juga:  Lauda: Sabotase Itu Komentar Bodoh

Namun HET yang ditetapkan sejak Agustus tahun lalu itu belum sepenuhnya berhasil hingga kini. Sebab, di sejumlah pasar di Jawa masih ditemui beras medium dengan harga di atas Rp 9.450 per kilogram, bahkan tak jarang menyentuh Rp 10.000 per kilogram. Di samping harga beras, harga telur dan daging ayam pada Desember juga melambung sehingga menyebabkan konsumen resah.

”Itu yang akan menjadi fokus kami untuk menjaga kestabilan harga. Pada 2018 kami akan lebih ketat lagi untuk mengendalikan. Kami tidak akan membiarkan harga naik berlebihan,” ungkap Enggar.

Menurut dia, pihak kementerian sudah intensif melakukan kordinasi dengan produsen dan pedagang. Semua pedagang diwajibkan melaporkan gudang dan stoknya. Sehingga akan ketahuan jika ada penimbunan.

”Dengan ditetapkan HET, pedagang harusnya takut. Kalau dia simpan, ongkosnya besar. Dan dia tidak berani jual dengan harga tinggi. Itu salah satu fungsi kita mengeluarkan ketentuan HET,” bebernya.

Lihat Juga:  Kang Emil Kumpulkan 151 Lurah

Enggar menambahkan, pihaknya tengah merencanakan mengirim 150 orang staf untuk pergi ke daerah-daerah mendampingi Bulog melakukan operasi pasar. Aktivitas tersebut dilakukan untuk menyalurkan stok ke pedagang beras yang ada di pasar tradisional.

”Kita juga akan bersama satgas untuk mengawasi dan melindungi staf Bulog agar lebih confident dan tidak takut. Saya sudah minta stoknya digelontorkan,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Tradisional Indonesia Abdullah Mansuri mengungkapkan, untuk menstabilkan harga, perlu langkah-langkah yang matang selain mengomandoi melalui penetapan HET.

”Rekomendasi kami tetap sama, yaitu pemerintah harus punya strategi jangka panjang untuk menghadapi komoditas yang harganya berfluktuasi. Terutama untuk momen seperti Lebaran. Strategi tersebut juga mengakar pada produksi di mana harus melibatkan BMKG, pemerintah daerah, petani, sampai pedagang,” ujar Mansuri.

Menurut dia, persoalan harga adalah mekanisme pasar di mana itu terbentuk karena suplai dan demand. Sehingga untuk memastikan tidak ada masalah ketika demand tinggi, pemerintah harus memastikan suplainya sudah benar baik itu dari sisi produksi dan distribusi.

Lihat Juga:  PB PON Minta Media Berkomitmen Sukseskan PON XIX/2016

”Antisipasi juga dapat dilakukan dengan pemetaan wilayah produksi dan distribusi. Jika kenaikan harga pangan sudah mulai terasa, pemerintah harus memastikan pasokan dan distribusi pangan tidak terganggu,” kata Mansuri.

Ekonom Indef Eko Listiyanto menambahkan, instrumen yang perlu dihadirkan pemerintah untuk mengatasi disparitas harga adalah menegakkan badan penyangga pangan. Eko beranggapan harus ada kelembagaan yang bisa mengurus cadangan pangan pemerintah yang bisa digunakan instrumen stabilisasi pangan.

Caranya bisa membuat lembaga baru yang independen, atau menyerahkan pada Bulog yang sudah memiliki pengalaman. Namun, Bulog harus meninggalkan fungsi-fungsi komersialnya, sehingga bisa menjadi lembaga independen yang berfokus pada public service obligation.

”Jika pemerintah memiliki cadangan beras nasional, ketika pasar terjadi persaingan tidak sehat, misalnya ada pelaku usaha yang mengambil untung tidak wajar atau menjual harga di atas harga yang ditetapkan, maka pemerintah bisa hadir melalui operasi pasar dengan beras cadangan yang dimiliki,” pungkas Eko. (agf/oki/rie)

BAGIKAN

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.