Mesin Parkir Bukan Politisasi

Kadishub Harus Berbicara Sesuai Tupoksi

122
ACHMAD NUGRAHA/JABAR EKSPRES
LAKUKAN PEMBAYARAN: Juru Parkir sedang melakukan input data untuk menggunakan kartu parkir yang dipegangnya setelah biaya parkir diberikan secara manual ke juru parkir.

BANDUNG – Keberadaan mesin parkir yang dinilai kalangan DPRD Kota Bandung adalah proyek Mubazir mendapat reaksi dari Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandung Didi Ruswadi.

Dia menilai, adanya stetmen tersebut merupakan masalah yang sengaja di politisasi. Sebab, tujuan di terapkan mesin parkir sebenarnya merupakan upaya untuk meningkatkan pendapatan melalui restribusi.

’’Jadi mesin parkir itu terpasang sejak pertengahan 2016, lalu dinilai tidak efektif menaikan pendapatan pajak dari parkir,”jelas Didi ketika di hubungi Jabar Ekspres kemarin (10/4)

Dia meyebutkan, saat ini mesin parkir yang terpasang sebanyak 145 unit. Sedangkan, mesin parkir di jalan Braga merupakan penyumbang restribusi terbanyak.

Kendati begitu, Didi enggan menyebutkan pendapatan dari mesin parkir tersebut dengan alasan takut di politisasi.

“Saya ga mau jawab. Nanti dulu itu mah nantinya di politisasi. Saya sudah tau,” cetus Didi.

Sementara itu terpisah, Anggota komisi C DPRD kota Bandung
Folmer S. M. Silalahi mengaku, keberadaan mesin parkir sedang di evalusi dewan. Bahkan, DPRD Kota Bandung sudah membentuk Panitia pengawas Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

’’ Jadi kita sudah bentuk panitia pengawas kinerja dinas. Salah satunya yang kita awasi adalah Dishub kota Bandung,”kata dia.

Folmer menilai, sejauh ini pendapatan dari retribusi parkir kurang lebih Rp 6 miliar. Dari jumlah tersebut sebesar Rp 1.4 miliar didapatkan dari mesin parkir sedangkan sisanya dari manual.

Selain itu, berdasarkan data dari 230 ruas jalan yang sudah di pasangi mesin parkir. Hanya 10 ruas jalan yang mesin parkirnya berjalan. Sehingga, masih banyak parkir liar yang meraja rela.

’’ Kalau kenyataannya seperti ini ya, lebih baik manual padahalkan, mesinya ada, tapi tidak digunakan. Retribusinya masuk kemana saya enggak tahu,’’ cetus dia.

Folmer memaparkan, pengadaan mesin Parkir, Pemkot Bandung waktu itu menggarkan Rp 90 Miliar. Akan tetapi, setelah berjalan hampir satu tahun hasil pendapatan mesin parkir tersebut tidak signifikan. Bahkan, Dishub malah meminta anggaran kembali untuk perawatan.

Dia menilai, penerapan mesin parkir ini ada sistemnya yang salah, Sebab, berdasarkan temuan di lapangan masih banyak warga membayar secara manual kepada juru parkir. Padahal, diadakannya mesin parkir dengan tujuan untuk memberantas pungli dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung.

’’Jadi secepatnya kita akan uji sampling, SOPnya seperti apa transaksinya seperti apa. Mungkin kalau sudah seperti itu akan ada temuan,’’ sebutnya.

Folmer menyayangkan, tanggapan dari Kadishub Kota Bandung yang tidak sesuai Tugas dan Fungsinya (Tupoksinya). Sebab, masalah yang ada di Kota Bandung seharusnya diselesaikan dan dijelaskan secara terbuka agar masyarakat mengetahuinya.

” Jadi kalau enggak mau ngomong karena takut di politisasi, berarti secara tidak langsung dia sudah masuk kedalam politik praktis. Seharusnya jadi Aparatur Sipil Negara (ASN) itu tidak harus menjawab sesuai fakta dilapangan seperti apa,’’ tutup Folmer.

Dari hasil penelusuran Jabar Ekspres seorang Juru Parkir bernama Maman Sulaiman, 65, yang bisa menjaga parkir di jalan Braga mengaku, dalam sehari bisa melakukan transaksi sekitar Rp 70 hingga Rp 100 ribu. Bahkan, bila hari libur atau di akhir pekan bisa meningkat pendapatannya.

“Disini mah lumayan, ada Delapan mesin parkir, setiap satu mesin parkir di pegang 2 orang. Karena sistem kerjanya bergilir juga,” katanya.

Berdasarkan keterangan dari Maman dalam bertugas menjadi juru parkir dia di bekali kartu parkir untuk melakukan transaksi di mesin markir. Sedangkan, warga yang menggunakan jasa parkir tetap membayar secara manual ke Juru Parkir.

“Jadi saya di kasih kartu elektrik buat bayar, nanti warga yang bayar kesaya saya bayar ke mesin,” terangnya.

Dia mengaku, cara ini sengaja dilakukan setelah ada kerjasama dengan Dishub Kota Bandung yang menggunakan pola prosentase dari penghasilan kendaraan yang parkir.
Sedangkan, untuk penghasilan yang biasa di dapat sebagai juru parkir Dishub memberikan bayaran secara kumulatif kurang lebih Rp 900 ribu.

Dia meyebutkan untuk membayar jasa parkir. Kendaraan roda dua satu jam pertama di kenakan Rp 1.500 dan jam berikutnya Rp 1000. Sedangkan, untuk roda empat jam pertama Rp 3.000 dan Rp 1.500 di jam berikutnya.

’’Jadi sebetulnya banyak warga yang tidak mengetahui cara penggunaan mesin parkir,’’ucap Maman.

Sementara itu, salah seorang warga yang menggunakan jasa parkir kendaraan di jalan Braga Andini Yusmardiana, 20, mengaku, tidak tahu menggunakan mesin tersebut. Sebab, ketika selama ini setelah beres parkir juru parkir biasanya langsung nagih.

’’Jadi bingung fungsinya buat apa aja,’’ kata Andini. (pan/yan)

~ads~
BAGIKAN

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.