Kebijakan Publik Butuh Masukan

83
JELASKAN LANGSUNG: Ketua DPRD Jabar Ineu Purwadewi memberikan penjelasan mengenai partisipasi publik untuk sebuah kebijakan pemerintah.

BANDUNG –  Untuk merumuskan kebijakan publik yang ada di Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) kalangan DPRD Jawa Barat selalu menerima aspirasi yang datang dari masyarakat.

Ketua DPRD Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari mengatakan, partisipasi masyarakat merupakan salah satu elemen penting dalam proses perumusan kebijakan publik. Sebab, dengan adanya masukan dari masyarakat kebutuhan untuk masyarakat akan terlihat.

“Karena tidak dapat dipungkiri bahwa pemerintah daerah sangat membutuhkan masukan-masukan dari masyarakat, khususnya dalam merumuskan kebijakan publik,’’jelas Ineu ketika ditemui di Gedung DPRD Jabar kemarin (14/5)

Dia menilai, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah harus sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Sehingga kebijakan publik dapat diterima oleh masyarakat dengan baik.

Selain itu, pemerintah harus bisa mengakomodir setiap masukan tersebut dengan merumuskan dan menevaluasi masukan. Sehingga, nantinya kebijakan yang dikeluarkan akan tepat sasaran dengan tingkat kebutuhan setiap wilayah yang ada di Jabar.

Ineu menuturkan, selama ini di dewan memiliki kegiatan rutin berupa hearing dialog bersama masyarakat yang memiliki tujuan menyerap aspirasi dan meningkatkan partisipasi agar warga Jabar mau menyuaran dan mengusulkan kebutuhan didaerah untuk kelanjutan pembangunan.

Selain itu, untuk memudahkan menerima aspirasi masyarakat DPRD melalui Sekretariat Dewan (Setwan) membuka ruang aspirasi dengan inovasi Information Center, E Aspirasi, dan E Magazine Bewara.

’’ Informasi berupa majalah dewan ini disebarkan keberbagai daerah yang ada di Jawa Barat agar seluruh masyarakat mengetahui perkembangan yang ada di DPRD Jabar,”ucap Ineu.

Ineu menambahkan, sebagai lembaga perwakilan masyarakat, DPRD Jabar selalu terbuka bagi siapapun yang ingin menyampaikan aspirasi dengan mendatangi langsung ke gedung DPRD selama jam kerja dengan sebelumnya membuat surat menyampaikan audensi.

’’Selama ini kebijakan publik dibuat karena adanya pertisipasi masyarakat, ini lebih menekankan bagaimana untuk masyarakat agar berperan aktif” kata Ineu. (mg2/yan)



TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.