bjb Nilai Wajar Bosnya Pilih Eksodus

Perubahan Pengurus Selamatkan Marwah

873
senyum ramah
SENYUM RAMAH: Para teller bank bjb saat melayani nasabah, beberapa waktu lalu. Kini bank bjb diterpa isu jika para petingginya eksodus ke sejumlah BUMD di DKI Jakarta.

BANDUNG – Bank bjb menyikapi santai eksodus yang dilakukan sejumlah petinggi di tubuh bank plat merah tersebut. Justru, mereka menganggap perpindahan petinggi bjb ke Bank DKI dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) lainnya di Jakarta dinilai sebagai sebuah kelaziman yang bisa terjadi di tubuh bank-bank lainnya.

Corporate Secretary bjb, Asasi Budiman mengatakan, pihaknya tidak memberikan penyikapan berlebihan berkait dengan eksodus yang terjadi karena tidak menilai person to person. Terlebih bjb pun tidak memiliki aturan yang secara khusus melarang karyawannya berkarir di tempat lain.

”Menurut kami hal seperti itu, hal yang lazim. Tidak ada yang secara khusus kita sampaikan terkait dengan perpindahan atau diangkatnya seseorang dari bjb oleh bank lain,” kata Adi saat dikonfirmasi Jabar Ekspres, kemarin (6/11).

ads

Adi mengungkapkan, pihaknya justru melihat eksodus tersebut karena terdapat kepercayaan yang diberikan pihak Bank DKI ke karyawan bjb. Tentunya, ucap dia, eksodus tersebut dilakukan dengan berbagai pertimbangan dan aspek yang dibutuhkan organisasi maupun sebagai upaya memenuhi kebutuhan bisnis Bank DKI.

”Kami tahu yang bersangkutan juga ditunjuk menjadi direktur bisnis, artinya pemegang saham Bank DKI membutuhkan yang bersangkutan untuk mengembangkan bisnisnya di Bank DKI,” kata dia.

Disinggung mengenai tidak dimasukkanya daftar perubahan pengurus di dalam agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) bjb 2018, Adi mengaku tak mengetahui karena menjadi kewenangan pemegang saham. Namun, pihaknya akan mempublikasikan sejumlah agenda kegiatan tersebut pada tanggal 19 November mendatang.

”Saya kurang paham karena itu ranahnya pemegang saham. Namun, untuk RUPS akan kita laksanakan tanggal 11 Desember mendatang dan kita akan umumkan agendanya,” kata dia.

Selain itu, Adi juga menampik tidak dimasukkannya daftar perubahan pengurus sebagai upaya menyelematkan marwah bjb yang diketahui sebagai kroni dari pemerintahan sebelumnya. Dirinya mengklaim jika bjb merupakan perusahaan besar serta profesional yang dibuktikan dengan adanya RUPSLB 2018.

”Artinya kita bisa lihat bahwa perusahaan ini sudah sedemikian besar dan status kita juga perusahaan terbuka yang tentunya semua pihak bisa mengawasi kinerja kita termasuk dengan adanya rencana RUPS,” kata dia.

Menanggapi hal tersebut, Pengamat Ekonomi Universitas Pasundan (Unpas), Acuviarta Kartabi menyebut, eksodus ataupun perpindahan yang dilakukan petinggi bjb dinilai wajar jika berkaitan profesionalitas dan kompetensi. Namun, yang perlu dicermati adalah jumlah petinggi bjb yang melakukan perpindahan.

”Tentu perlu dicermati, karena kalau saya membandingkan kondisi BUMD bjb dengan Bank DKI, saya kira masih bagus bjb. Kalau secara industri saya kira turun jika pindah dari bjb ke Bank DKI,” kata Acuviarta dihubungi melalui sambungan telepon.

Acuviarta menduga, perpindahan yang dilakukan petinggi bjb lebih karena adanya perubahan iklim di tubuh BUMD milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dinilai sudah tidak terlalu menarik untuk profesionalitas yang bersangkutan. Di sisi lain, lanjut dia, terdapat kesempatan penawaran yang tersedia dinilai menjanjikan.

”Namun saya melihat ada faktor lain terkait berkembangnya rencana RUPSLB di bjb. Mungkin yang bersangkutan sudah menimbang jika posisinya akan diganti dalam RUPSLB,” kata dia.

Disinggung mengenai rangkap jabatan yang terjadi, Acuviarta menilai akan sangat mempengaruhi kinerja bjb ke depan karena mereka merupakan orang-orang dengan jabatan tinggi dan dituntut fokus. Dia menyebut, jabatan komisaris utama idealnya tidak melakukan rangkap jabatan.

Namun begitu, dirinya menduga pemilihan rangkap jabatan tersebut dikarenakan adanya kekhawatiran atas posisi dan jabatan yang bisa saja dilakukan pergantian. Mengingat, bjb dalam waktu dekat akan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPLSB), di mana pemegang saham memiliki wewenang melakukan pergantian.

”Idealnya saya kira itu harus dikonsultasikan dulu dengan pemegang saham. Saya menduga bahwa itu tidak dikonsultasikan dengan pemegang saham terkait dengan rangkap jabatan itu,” kata dia. (mg1/ign)

~ads~
BAGIKAN

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.