Baru 2 Kandidat Lapor LHKPN

Hasanah Rahasiakan Digit Angka

51
ACHMAD NUGRAHA/JABAR EKSPRES
TES KESEHATAN: Empat pasang cagub dan wagub Jabar ber-wifie bersama saat usai melakukan tes kesehatan di RS Hasan Sadikin, Jalan Eyckman, Kota Bandung, kemarin (11/1). Pengetesan kesehatan ini dilakukan sebagai syarat pendaftaran Pilgub 2018.

Bandung – Dari empat pasangan bakal cagub dan cawagub Jawa Barat, hanya dua kandidat yang melampirkan Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggaran Negara (LHKPN) kepada KPUD Jabar. Hingga kemarin (11/1), baru Dedi Mulyadi (koalisi Golkar dan Demokrat) serta cawagub Ahmad Syaikhu (koalisi PKS, Gerindra dan PAN) yang melaporkan.

”Iya dari beberapa persyaratan salah satunya Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) baru dua saja yang sudah melampirkan, tapi itu harus diperiksa lagi,” tutur Komisioner KPUD Jawa Barat Endun Abdul Haq saat ditemui di RSHS Kota Bandung, kemarin (11/1).

Selebihnya lanjut Endun Abdul Haq, hanya melampirkan resi Surat Keterangan Pelaporan bukan LHKPN asli sebagaimana mestinya. Di antaranya bakal pasangan calon Ridwan Kamil dengan Uu Ruzhanul Ulum, Deddy Mizwar, Mayjen Sudrajat, dan TB Hassanuddin dengan Irjen Anton Charliyan.

Dia mengatakan, kebanyakan pasangan bakal calon hanya melampirkan tanda terima atau resi ini lebih disebabkan karena dalam persyaratan yang diatur KPUD Jawa Barat meminta LHKPN terbaru, yaitu 2018. Sedangkan yang dimiliki umumnya pasangan calon merupakan data lama.

”Mereka perlu meng-update LHKPN-nya, dan memang proses pembuatan LHKPN tersebut membutuhkan waktu,” urainya.

Selama proses pembuatan tersebut, kata Endun, KPUD Jawa Barat dalam hal ini akan terus berkomunikasi dengan KPK mengenai progres LHKPN dari masing-masing calon. Selain itu, meskipun nanti calon kepala dan wakil daerah ini akan melengkapi dan yang lebih dahulu melengkapi. Hal tersebut tidak secara otomatis LHKPN akan diterima KPUD Jabar.

”Karena semua berkas kelengkapan salah satunya LHKPN harus melalui proses pemeriksaan terlebih dahulu. Sehingga data-data yang dilampirkan dinyatakan valid,” ujarnya.

Setelah proses pemeriksaan dilakukan tambahnya, dan ditemukan ada banyak persyaratan yang tidak memenuhi syarat. Maka KPUD Jawa Barat akan memberikan waktu selama 7 hari kepada bakal calon tersebut untuk segera memperbaharuinya.

”Diperkirakan tanggal 17atau 18 Januari pengumuman hasil pemeriksaan kelengkapan persyaratannya. Setelah itu, KPUD Jabar akan memberikan waktu 1 minggu untuk diperbaharui kembali atau diperbaiki,” tambahnya.

Sementara itu, data LHKPN yang dirilis oleh KPK untuk bakal calon kepala daerah Jawa Barat hanya merilis dua kandidat saja yaitu Ahmad Syaikhu yang melapor pada (10/1/2018) dengan total harta kekayaan yang dilaporkan Rp 2.050.144.684. Sedangkan, Dedi Mulyadi melaporkan pada (4/1/2018) dengan total harta kekayaan yang dilaporkan Rp 6.153.682.991.

Di tempat yang berbeda, cagub PDIP TB Hassanuddin mengklaim, telah melaporkan LHKPN-nya terbaru yaitu 2018, dan rutin dilakukan setiap tahunnya. Sehingga tidak betul soal pemberitaan yang menyatakan dirinya tidak pernah melaporkan LHKPN kepada KPK.

”LHKPN saya sudah per tahun 2000 sering dilakukan, dan di 2018 sudah juga. Bisa dicek di KPK dengan mencari nama Hassanuddin pasti ada,” tegasnya.

Hal senada pun disampaikan wakilnya, Irjen Anton Charliyan. Dia juga mengklaim sudah melakukan pelaporan LHKPN ke KPK. Untuk detail digitnya berapa, dirinya tidak mau membukanya ke publik.

”Saya sudah lapor ke KPK, jadi enggak betul kalau saya dikatakan belum lapor sama sekali. Soal nilainya itu rahasia perusahaan,” ujarnya.

Sementara itu, kemarin (11/1) KPUD melibatkan 15 dokter spesialis dari Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung dalam pemeriksaan kesehatan empat pasang cagub dan cawagub.

Endun menegaskan, mendapat rekomendasi dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dalam melibatkan tim dokter RSHS yang akan melakukan pemeriksaan tersebut.

”Pemeriksaan kesehatan dilakukan secara menyeluruh dari tim dokter RSHS yang melingkupi penyakit dalam, syaraf, bedah, ortopedi, urologi, gigi dan mulut, mata, THT, jantung. Total ada 15 dokter spesialis yang disiapkan,” kata Endun.

Sementara itu, Sekretaris Ikatan Dokter Indonesia Andreana mengatakan, secara teknis IDI dan BNN melakukan pemeriksaan kesehatan yang meliputi tes darah penggunaan narkotika logis atau kejiwaan dan kesehatan jasmani.

Dia mengatakan, pemeriksaan tersebut dibagi ke dalam dua shift yaitu shift satu sejak pukul 07.00 dan shift dua dimulai pukul 14.00.

Untuk penentuan lolos atau tidaknya pasangan calon tersebut setelah melakukan tes kesehatan, kata Andrea, pihaknya tidak bisa memberitahukan. Sebab, ada prosedur tetap yang sudah ditentukan KPU dan baru akan diketahui beberapa pekan ke depan.

”Pada waktunya nanti kami akan melaporkan hasil dari pemeriksaan para pasangan calon ke KPU pada tanggal 16 Januari,” tandasnya.

Dikatakan Andrea, Pilkada saat ini terbilang berbeda dengan tahun sebelumnya. Sebab, pasangan calon yang mengikuti cukup banyak tes kesehatan. ”Tahun ini kami bekerja cukup ekstra karena sekitar seratusan orang pasangan untuk pilkada serentak Jawa Barat yang menjalani tes kesehatan,” urainya.

“Alhamdulillah dari pagi sampai sore, saya dan Pak Uu telah berhasil menjalani berbagai tes termasuk tes fisik, tes urine utk cek narkoba, penyakit dalam, panca indera, wawancara psikologi dan test psikotes dengan baik,” papar cagub Ridwan Kamil.

Sebagai veteran pilkada, pria yang akrab disapa Kang Emil itu pun mengaku, tes kali ini berbeda dengan 5 tahun lalu. Sebab, rangkaian tes dipadatkan dalam satu hari. ”Untuk hasilnya tidak diketahui karena langsung diserahkan ke kpu. Semoga hasilnya baik ya,” pungkasnya. (mg2/mg1/rie)

BAGIKAN

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here